Bagi pasien gagal ginjal, cuci darah bukan pilihan. Ia adalah kebutuhan hidup. Tidak bisa ditunda, tidak bisa ditawar, dan sering kali dihitung harian. Terlambat satu atau dua kali saja, tubuh bisa kolaps.
Bayangkan seseorang yang sejak subuh sudah bergegas ke rumah sakit. Tubuh lemah, napas berat, pikiran hanya satu: hari ini harus cuci darah. Semua sudah dijadwalkan, semua sudah ditunggu.
Namun sesampainya di rumah sakit, kalimat itu datang seperti petir di siang bolong:
“Maaf, BPJS Anda tidak aktif.”
Panik. Bingung. Takut.
Bagi pasien cuci darah, ini bukan sekadar masalah administrasi. Ini soal hidup dan mati.
Ketika Sistem Datang Terlalu Tiba-TibaDalam beberapa waktu terakhir, banyak peserta BPJS gratis (PBI) mendapati status kepesertaannya mendadak nonaktif. Tidak sedikit di antara mereka adalah pasien cuci darah rutin.
Masalahnya bukan hanya pada status nonaktif itu sendiri, tetapi cara dan waktu terjadinya.
Tidak ada sosialisasi yang memadai.
Tidak ada peringatan yang benar-benar dipahami pasien.
Tidak ada jeda transisi yang manusiawi.
Akibatnya, pasien yang seharusnya langsung masuk ruang dialisis justru terhenti di meja administrasi. Sebagian terpaksa menunda. Sebagian lainnya—dengan terpaksa dan penuh kecemasan—memilih membayar sendiri demi keselamatan nyawanya.
Padahal kita tahu, biaya cuci darah bukan angka kecil. Dan tidak semua keluarga punya pilihan itu.
Cuci Darah Tidak Bisa MenungguBerbeda dengan banyak layanan kesehatan lain, cuci darah memiliki ritme yang ketat. Dua hingga tiga kali seminggu. Terlambat berarti racun menumpuk di tubuh. Terlalu lama berarti risiko komplikasi serius.
Pasien gagal ginjal hidup dalam jadwal yang tidak pernah longgar. Mereka menghitung hari, jam, bahkan menit menuju jadwal dialisis berikutnya. Maka ketika sistem tiba-tiba menghentikan akses layanan, dampaknya langsung mengenai tubuh pasien.
Di titik ini, pertanyaan yang wajar muncul:
di mana kepekaan kebijakan berada?
Diskomunikasi yang Berdampak pada NyawaPenonaktifan BPJS gratis tentu memiliki dasar kebijakan dan data. Namun kebijakan kesehatan tidak boleh diputus hanya dari layar dan tabel. Ia harus melihat dampaknya di lapangan—terutama pada pasien penyakit kronis yang bergantung pada layanan berkelanjutan.
Ketika dinas sosial menonaktifkan kepesertaan tanpa sosialisasi yang cukup, yang terjadi bukan sekadar kegaduhan administratif. Yang terjadi adalah kepanikan massal pasien kronis.
Bukan berlebihan jika dikatakan bahwa diskomunikasi ini berpotensi mengancam nyawa.
Pertanyaannya bukan apakah kebijakan ini legal atau tidak.
Pertanyaannya: apakah kebijakan ini manusiawi?
Bukan Menyalahkan, tapi Meminta KepekaanTulisan ini bukan untuk menyalahkan petugas di lapangan. Banyak dari mereka juga terjebak dalam sistem yang kaku. Namun justru karena itulah, kebijakan harus dirancang dengan empati.
Pasien cuci darah tidak bisa menunggu klarifikasi berhari-hari. Mereka tidak bisa menunda sambil “mengurus data”. Tubuh mereka tidak bekerja seperti sistem administrasi.
Jika penyesuaian data memang harus dilakukan, mengapa tidak disertai:
sosialisasi yang jelas dan jauh hari,
masa transisi bagi pasien kronis,
perlindungan khusus bagi pasien dengan terapi berkelanjutan?
Negara seharusnya hadir lebih dulu sebelum pasien jatuh di lantai karena terlambat cuci darah.
Jangan Biarkan Administrasi Mengalahkan KemanusiaanBPJS adalah jaring pengaman sosial. Ia tidak boleh berubah menjadi jebakan administratif bagi pasien yang paling rentan. Terlebih bagi mereka yang hidupnya bergantung pada mesin cuci darah.
Ketika seorang pasien terpaksa membayar sendiri demi bertahan hidup, itu bukan cerita tentang kemandirian. Itu adalah tanda bahwa sistem gagal hadir tepat waktu.
Cuci darah tidak bisa ditunda.
Nyawa tidak bisa menunggu.
Sudah saatnya kebijakan kesehatan dirancang tidak hanya dengan logika data, tetapi juga dengan kepekaan terhadap denyut hidup manusia yang sedang berjuang bertahan.
