Menkes Budi Sentil 1.800 Orang Kaya Masih Gunakan BPJS PBI Gratis dari Negara

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membongkar temuan mengejutkan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, hari ini. Dalam paparannya, Menkes mengungkap adanya ribuan orang dari golongan ekonomi atas yang justru terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, fasilitas yang seharusnya dikhususkan bagi rakyat miskin.

Budi secara spesifik menyoroti keberadaan kelompok masyarakat yang tergolong dalam desil 10, atau tingkat kesejahteraan ekonomi paling tinggi, namun iurannya masih ditanggung negara. Berdasarkan data yang dimilikinya, tercatat ada sebanyak 1.824 orang kaya yang menikmati fasilitas tersebut. Kondisi ini dinilai tidak adil karena banyak warga yang sesungguhnya lebih berhak malah tidak bisa masuk menjadi peserta PBI akibat kuota 96,8 juta penerima sudah penuh.

Pemerintah berencana melakukan tinjauan ulang dan rekonsiliasi data secara ketat. Budi menyebutkan bahwa dalam tiga bulan ke depan, BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Daerah akan gencar melakukan sosialisasi dan verifikasi kepada kelompok mampu tersebut agar sadar diri dan beralih menjadi peserta mandiri.
  Baca juga:
Menkes Pastikan Rumah Sakit Terdampak Bencana Sumatra Sudah Beroperasi Lagi
"Tiga bulan ini akan di-review dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa, hei, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS," ujar Budi Gunadi Sadikin.

Menkes tak habis pikir mengapa orang-orang dengan kemampuan ekonomi sangat mapan tersebut enggan membayar iuran bulanan yang relatif terjangkau. Ia menegaskan bahwa jika mereka keluar dari daftar PBI, kursi tersebut bisa dialihkan kepada masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan negara.

"Masa enggak bisa bayar 42.000, orang desil 10? Supaya apa? Supaya kursinya dia bisa diisi oleh teman-teman yang benar-benar tidak mampu," tegas Budi dengan nada heran.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa proses pembersihan data ini akan terus dilakukan secara bertahap. Tujuannya adalah memastikan anggaran negara untuk kesehatan tersalurkan tepat sasaran dan berkeadilan.