LANGKAH Presiden Prabowo Subianto menjejakkan kaki di panggung Davos, Swiss dan bersalaman dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam wadah Board of Peace (BoP) sejatinya adalah anomali dalam sejarah panjang politik luar negeri Nusantara.
Indonesia seolah sedang melakukan perjudian tingkat tinggi dengan menaruh taruhan kecilnya di atas meja yang dikendalikan oleh seorang pemain watak seperti Trump.
Kebijakan ini tentu mengundang tanda tanya besar, apakah Indonesia sedang memperjuangkan marwah dan kepentingan luar negerinya sendiri atau justru sedang digiring menuju kepentingan yang bukan milik Indonesia?
Geopolitik bukanlah panggung romantisme atau sekadar upaya mencari validasi global melalui foto bersama pemimpin negara adidaya. Diplomasi adalah kalkulasi matang tentang kepentingan nasional dan marwah kedaulatan negara.
Bergabungnya Indonesia ke dalam BoP besutan Donald Trump, dalam kacamata strategis, justru tampak seperti tindakan reaktif yang mengabaikan kedalaman filosofis politik luar negeri Indonesia yang sudah dibangun selama puluhan tahun.
Selama ini, kekuatan Indonesia terletak pada posisi tengahnya, bukan pada keberpihakannya pada satu sosok yang kontroversial.
Ada kesan kuat bahwa Jakarta sedang terjangkit sindrom "takut tertinggal" (fear of missing out) dalam dinamika keamanan global kontemporer.
Baca juga: Geopolitik Indonesia Bersikap Terhadap Perdamaian di Gaza Tanpa Taring
Namun masalahnya, Indonesia memilih untuk naik ke kapal yang nahkodanya memiliki rekam jejak kebijakan transaksional yang ekstrem dan sering kali mengabaikan konsensus internasional.
Taruhannya bukan hanya soal efektivitas perdamaian di Timur Tengah atau belahan dunia lainnya, tapi soal identitas bangsa di mata dunia internasional yang kini sedang menatap Ibu Pertiwi dengan penuh skeptisisme dan tanda tanya besar mengenai arah kompas Jakarta.
Indonesia semestinya tidak terpukau oleh kilauan lampu panggung di Davos. Di balik retorika perdamaian yang didengungkan, sesungguhnya terdapat lapisan-lapisan kepentingan yang bisa menjerat kedaulatan Indonesia dalam jangka panjang.
Ada beberapa hal fundamental yang sedang dipertaruhkan di balik keputusan stategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, yang perlu dipertimbangkan kembali secara mendalam oleh Jakarta.
Pertama, erosi doktrin Bebas Aktif. Kritik paling fundamental adalah bagaimana keanggotaan dalam BoP secara perlahan, tapi pasti mengikis doktrin politik luar negeri "Bebas Aktif" yang telah menjadi napas Indonesia sejak Deklarasi Juanda hingga Konferensi Asia Afrika.
Selama ini, Indonesia dikenal sebagai jembatan (bridge builder), bukan sebagai pengikut agenda personal.
Dengan masuk ke dalam institusi yang dipersonalisasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Indonesia secara implisit memberikan legitimasi pada cara-cara unilateral yang sering kali menabrak norma internasional.
Bebas bukan berarti tanpa arah, dan aktif bukan berarti reaktif terhadap setiap ajakan dari Washington yang dibungkus dengan pita perdamaian.
