Persoalan sampah di Indonesia yang tidak ada habisnya membuat Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus agar semua pihak memulai gerakan bersih-bersih lingkungan. Tak terkecuali bagi aparat TNI dan Polri yang diberi korve atau tugas tambahan untuk bekerja bakti. Apakah gerakan ini akan efektif menuntaskan persoalan sampah?
Seruan untuk melawan sampah disampaikan Presiden ketika memberikan taklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).
”Dandim, kepolisian: korve, korve, korve. Danantara, BUMN, semua anak buahnya: korve. Saya tidak mau lihat plastik atau sampah di kantor-kantor BUMN. Semua menteri, kepala lembaga, sebelum masuk kantor, minimal setengah jam, bersihkan kantormu,” tegas Presiden Prabowo.
Tak ayal, sepekan terakhir berbagai instansi pemerintahan daerah hingga aparat TNI/Polri di Lampung pun turun ke lapangan demi melaksanakan instruksi tersebut. Timbunan sampah yang menumpuk di berbagai titik, seperti di kampung-kampung nelayan hingga pasar tradisional dibersihkan.
Pada Rabu (11/2/2026) pagi, giliran jajaran TNI Angkatan Darat dari Komando Daerah Militer XXI/Radin Inten bersama jajaran Kodim di Lampung yang bersih-bersih sampah di Pasar Pasir Gintung, Kota Bandar Lampung, Lampung. Ratusan prajurit berseragam turun dari atas truk, lantas berbaris apel di halaman pasar.
Seusai mendapat komando, para prajurit itu menyisir pasar dengan membawa ”senjata”, berupa sapu lidi, sekop, hingga plastik sampah. Kedatangan ratusan personel TNI AD itu pun sontak memicu keheranan di kalangan pedagang pasar tradisional.
Sejumlah pedagang pasar pun berseloroh melihat para prajurit TNI yang membawa alat-alat kebersihan. ”Mau latihan perang melawan sampah, ya, Pak?” ujar salah satu pedagang.
Ratusan aparat TNI bersama petugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung pun menyisir pasar tradisional itu selama sekitar dua jam.
Para petugas memunguti sampah yang berceceran di pinggir jalan atau yang menyangkut di gorong-gorong. Ada juga menyapu lorong-lorong pasar hingga turun sungai untuk memunguti sampah yang didominasi limbah plastik.
Kurang dari satu jam, truk sampah milik pemerintah kota Bandar Lampung yang terparkir di pinggir pasar pun penuh. Tumpukan sampah yang terkumpul lalu dibawa ke Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Bakung, yang menjadi satu-satunya tempat pembuangan sampah di Bandar Lampung. Setiap hari, ada sekitar 800 ton sampah yang dibuang ke sana.
Kegiatan memungut sampah itu membuat Pasar Pasir Gintung tampak lebih bersih dibandingkan hari-hari biasanya. Aroma sampah dari sayur yang membusuk, kulit bawang, hingga kotoran ayam atau ikan, yang biasanya menyeruak pagi itu sedikit berkurang. Sampah plastik yang biasanya menganggu pemandangan mata pun sirna.
Inspektur Kodam XXI/Radin Brigadir Jenderal TNI Enjang, yang memimpin kegiatan itu mengatakan bersih-bersih lingkungan dilakukan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Selain di Pasar Pasir Gintung, ada kegiatan serupa di Pasar Bambu Kuning dan Pasar Smep di Bandar Lampung. Kegiatan serupa dilakukan di Bengkulu oleh jajaran kodim setempat.
”Jumlah personel yang kita kerahkan pada kesempatan pagi hari ini ada 388 orang. Itu merupakan gabungan dari TNI, Polri, organisasi masyarakat kepemudaan, dari instansi pemerintah daerah dan provinsi,” kata Enjang saat diwawancarai di sela-sela kegiatan.
Dalam kesempatan itu, Enjang dan para petugas juga berbincang-bincang dengan pedagang di pasar. Mereka turut menyosialisasikan bahwa gerakan itu sebenarnya berkaitan erat dengan aspek sosial dan kesehatan.
”Kalau kita tak bisa menjaga kebersihan, otomatis lingkungan akan kotor, banjir di mana-mana. Kemudian kalau sampah ini menumpuk dan tidak bisa ditanggulangi dengan baik, maka akan menimbulkan penyakit,” kata Enjang.
Ke depan, pihaknya berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan rutin setiap pekan. Tak hanya di pasar tradisional, tetapi juga di pantai dan ruang-ruang publik lainnya.
Jumalan (60), salah satu pedagang di Pasir Gintung mengungkapkan, sampah memang masih menjadi persoalan di pasar itu. Selama ini, masih banyak pedagang yang membuang sampah sembarangan.
Bahkan, pernah ada pedagang yang membuang sampah kulit bawang ke aliran sungai. Video pedagang yang buang sampah itu pun viral di media sosial hingga mendapat teguran dari pemerintah.
Bersih-bersih lingkungan di Lampung tak hanya oleh jajaran TNI. Sebelumnya, Kepolisian Polda Lampung menggelar aksi serupa di kampung nelayan di Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumiwaras, Bandar Lampung.
Pada Juli 2023, lima anak muda yang tergabung dalam Pandawara Group juga pernah menginisiasi bersih sampah di pantai. Kala itu, ribuan warga Lampung ikut serta dalam aksi itu. Namun, persoalan sampah di kampung nelayan tak kunjung tuntas hingga kini.
Tak hanya aparat TNI/Polri, jajaran pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung juga memungut sampah di Pulau Pasaran. Kampung nelayan atau sentra produksi ikan teri terbesar di Lampung itu tak luput dari masalah sampah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lampung Riski Sofyan menuturkan, sudah ada Instruksi Gubernur Lampung yang mewajibkan aparatur sipil negara melaksanakan gerakan bersih-bersih minimal satu kali tiap pekan. Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri juga akan mengeluarkan surat edaran agar aparatur sipil negara melakukan kegiatan bersih-bersih setiap Selasa dan Jumat.
Menurut dia, gerakan yang dimulai oleh jajaran pemerintah dan TNI/Polri diharapkan dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. ”Ini untuk memberikan contoh bahwa bersih-bersih ini mulai menjadi budaya baru yang menjadi kewajiban,” ujarnya.
Ditanya terkait pengelolaan sampah, Riski menyebut Pemprov Lampung tengah menyiapkan pembangunan TPA regional. Pembangunan tempat pemrosesan sampah itu mendapat dukungan dari pemerintah pusat, direncanakan akan beroperasi pada 2028. Ke depan, sampah juga akan dikelola menjadi energi listrik.
Saat ini, sampah rumah tangga di Bandar Lampung dan sekitarnya diangkut ke TPA Bakung yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Karena itu, dia mengajak masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah untuk mengurangi beban TPA Bakung yang sudah melebihi kapasitas.
Dewi Mayang Suri Djausal, anggota DPRD Kota Bandar Lampung, menuturkan, pihaknya terus mendorong pemerintah kota memperbaiki pengelolaan sampah di TPA Bakung. Saat ini, pengelolaan sampah di sana sudah beralih dari open dumping menjadi controlled landfill.
”Kami juga mendorong dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sampah karena sampah menjadi salah satu faktor yang memicu banjir di Bandar Lampung,” katanya.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung Irfan Tri Musri menghargai aksi bersih-bersih yang dilakukan sejumlah instansi pemerintahan. Kegiatan itu diharapkan dapat mendorong kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kebersihan.
Namun, dia menilai, kompleksitas persoalan sampah dan pencemaran lingkungan di Lampung tidak bisa hanya diatasi dengan kegiatan bersih-bersih. Pengelolaan sampah membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional setiap hari agar timbunan sampah tidak mencemari lingkungan.
Selama ini, sampah memang menjadi persoalan bagi Lampung dan banyak daerah lainnya di Indonesia. Mengutip informasi dari laman Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menyebutkan, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah China.
Setiap tahun, ada 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola. Dari jumlah itu, sebanyak 1,29 juta ton berakhir begitu saja di laut dan mencemari perairan. Selain itu, 10 miliar kantong plastik atau setara dengan 85.000 ton sampah juga dibuang hingga mencemari lingkungan.
Karena itu, Walhi Lampung mendorong agar pemerintah dapat membuat kebijakan terkait pengelolaan sampah dan tata kelola kota. Kebijakan itu harus dibarengi dengan dukungan anggaran dan infrastruktur yang memadai. Di Kota Bandar Lampung, pihaknya belum melihat adanya kebijakan yang signifikan mengatasi persoalan sampah.
Padahal, masyarakat juga membutuhkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana tersebut, antara lain, tempat sampah agar warga bisa melakukan pemilahan, hingga peremajaan truk-truk sampah. Kebijakan pembatasan sampah plastik hingga pengelolaan/daur ulang sampah juga tak kalah penting.
”Jadi, upaya membangun kesadaran mengatasi sampah bukan hanya dikampanyekan di hilir (masyarakat), melainkan juga di hulu atau pengambil kebijakan. Sumber dan akar masalahnya juga harus dituntaskan,” katanya.
