Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan produk energi menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional berada dalam kondisi aman serta masih di atas ambang batas minimum cadangan energi.
“Hari Puasa dan Hari Raya Idulfitri, baik LPG maupun BBM. Dan saya sampaikan bahwa semuanya terkendali dan cukup batas minimum daripada stok nasional,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (12/2/2026).
Pemerintah memproyeksikan konsumsi energi meningkat signifikan saat periode mudik Lebaran. Namun, Bahlil menyebut sistem pasokan dan distribusi sudah dipersiapkan sehingga potensi kelangkaan dapat diantisipasi sejak awal.
Ia menjelaskan untuk jenis solar, produksi dalam negeri kini telah diperkuat oleh operasional kilang Balikpapan. Meski demikian, impor tetap dilakukan khusus untuk bahan bakar dengan spesifikasi tinggi.
“Antisipasi kita sekarang, kan saya katakan bahwa kalau untuk solar, sekarang karena industri kita sudah beroperasi di kilang di Balikpapan, itu cukup untuk C-48. Tapi kalau yang solar kualitas tinggi kan kita masih tetap impor, C-51 dan ataupun beberapa spek lain yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, untuk bensin nonsubsidi, pemerintah mengklaim stok dalam posisi aman. Ketersediaan bahan bakar dengan kadar oktan tinggi disebut masih jauh dari batas kritis.
“Nah, untuk bensin, RON 92, 95, 98, ini kan RON yang bukan subsidi, itu juga stoknya 18 hari, jadi enggak ada isu,” kata Bahlil.
Pemerintah juga membuka opsi kerja sama langsung antara pemasok dan badan usaha jika SPBU swasta membutuhkan tambahan pasokan. Skema business to business (B2B) dipersilakan untuk menjaga kelancaran distribusi.
“BBM untuk stok kita, batas minimum 18 hari, semuanya enggak ada masalah, ya. Stok BBM kita itu kan cadangan kita itu kan 21 hari, batas minimum itu kan 18 hari, dan semuanya ada kok. Jadi silakan B2B saja,” ujar Bahlil.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya meredam kekhawatiran publik terhadap potensi kelangkaan energi saat puncak mobilitas masyarakat.
