EtIndonesia. Di tengah memanasnya sengketa kedaulatan Laut Cina Selatan antara Filipina dan Tiongkok, Senat Filipina pun mengambil langkah tegas. Pada 9 Februari 2026, Senat Filipina menggelar sidang pleno dan secara resmi meloloskan Resolusi No. 256 yang diajukan oleh Senator Francis “Kiko” Pangilinan.
Resolusi tersebut secara langsung menyebut dan dengan keras mengecam Kedutaan Besar PKT di Manila, dengan alasan bahwa kedutaan tersebut baru-baru ini melontarkan pernyataan yang sangat tidak sopan terhadap sejumlah anggota parlemen dan pejabat Filipina.
Resolusi itu juga menekankan bahwa dalam situasi tegang di Laut Filipina Barat (West Philippine Sea), independensi legislatif parlemen dan kedaulatan negara harus dipertahankan, serta tidak boleh membiarkan kekuatan asing ikut campur atau menunjuk-nunjuk urusan dalam negeri.
Mosi ini memperoleh dukungan lintas partai di Senat. Sejumlah tokoh politik penting turut menandatangani, termasuk Ketua Senat Vicente Sotto III, Ketua Senat sementara Panfilo Lacson, serta Pemimpin Mayoritas Juan Miguel Zubiri, yang semuanya berdiri pada posisi yang sama.
Peristiwa ini bermula ketika Kedutaan Besar PKT di Manila sebelumnya secara terbuka mengkritik dan menyebut nama beberapa senator Filipina, termasuk Pangilinan, Risa Hontiveros, dan Erwin Tulfo. Para senator tersebut menjadi sasaran serangan verbal karena secara terbuka menyatakan dukungan terhadap klaim kedaulatan Filipina di Laut Filipina Barat.
Dalam sidang tersebut, Pangilinan menyatakan bahwa Filipina tentu berharap sengketa maritim tetap dipisahkan dari hubungan ekonomi dan perdagangan. Namun, kedaulatan adalah garis merah yang tidak bisa ditawar, dan kepentingan nasional tidak boleh ditukar dengan keuntungan ekonomi apa pun.
“Ketika kepentingan (Komunis Tiongkok ) berbenturan dengan kepentingan negara kita, maka tentu saja kami akan berdiri teguh di pihak kepentingan nasional,” katanya.
Resolusi ini juga menyampaikan dukungan penuh kepada Departemen Pertahanan Nasional (DND) dan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP), mengapresiasi sikap tegas mereka baru-baru ini terkait situasi di Laut Filipina Barat, serta menegaskan kembali kedaulatan Filipina atas wilayah perairan tersebut.
Para senator juga memanfaatkan kesempatan ini untuk secara serempak menyerukan perlindungan penuh terhadap nelayan Filipina dan Penjaga Pantai Filipina (PCG), agar mereka tidak lagi menghadapi gangguan dan ancaman dari pihak PKT di laut.
Secara keseluruhan, langkah Senat kali ini dapat dipandang sebagai “perjuangan bahu-membahu” antara lembaga legislatif dan sektor pertahanan Filipina dalam isu Laut Tiongkok Selatan. Pesan yang disampaikan kepada Beijing sangat jelas: Filipina menghormati diplomasi, tetapi dalam urusan kedaulatan, tidak ada ruang untuk tawar-menawar. (Hui)
