Keputusan Israel bergabung dengan Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak akan membuat Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan negara tersebut.
Pengumuman bergabungnya Israel dengan BoP disampaikan usai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertemu Trump di AS. Sebelum Israel, Indonesia bersama sejumlah negara mayoritas Muslim lainnya telah lebih dulu bergabung dengan BoP.
Usai pengumuman tersebut, juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menegaskan tidak akan ada normalisasi hubungan Indonesia dan Israel.
"Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun," kata Yvonne kepada kumparan, Kamis (12/2).
"Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," sambungnya.
Yvonne kemudian menegaskan prinsip dan alasan bergabungnya Indonesia ke BoP tidak akan berubah meski Israel resmi bergabung.
"Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, mendorong akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi Solusi Dua Negara," tegas Yvonne.
Yvonne menambahkan pentingnya pihak-pihak yang terlibat konflik di Gaza untuk diikutsertakan dalam proses perdamaian di wilayah tersebut. Oleh karena itu, setelah Israel bergabung, RI tetap mendukung penuh keterlibatan Otoritas Palestina dalam BoP.
"Indonesia akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina serta menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, sekaligus mendorong terwujudnya solusi dua negara," ujar Yvonne.
