DEPOK, DISWAY.ID-- Pemerintah terus memperkuat pemerataan akses pendidikan sekaligus mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun melalui Program Indonesia Pintar (PIP).
Program bantuan pendidikan ini menjadi instrumen utama Kemendikdasmen untuk memastikan siswa dari keluarga kurang mampu tetap dapat bersekolah sejak usia dini hingga menengah.
Komitmen ini ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 saat acara Konsolnas.
BACA JUGA:Komisi X DPR Puji Konsolnas 2026, Strategis Menuju Pendidikan Modern dan Berkelanjutan
BACA JUGA:Kemendikdasmen Gandeng McGill University dan Terapkan Konsep Green Meeting
Mulai 2026, bantuan PIP juga menyasar murid TK dengan nilai Rp450 ribu per tahun untuk sekitar 888 ribu anak di seluruh Indonesia. “Langkah ini untuk memperluas akses pendidikan sejak dini sekaligus menopang program wajib belajar,” ujar Mu’ti, di Depok, Rabu, 11 Februari 2026.
Di daerah, pemanfaatan PIP diperkuat lewat pendataan dan pengawasan ketat agar bantuan tepat sasaran. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Caridin, mengatakan koordinasi dilakukan hingga tingkat desa dengan melibatkan guru dan operator sekolah untuk memverifikasi calon penerima.
Praktik serupa juga diterapkan di Kayong Utara, Kalimantan Barat. Bantuan dimanfaatkan untuk perlengkapan sekolah seperti sepatu, tas, dan alat tulis sehingga meningkatkan kepercayaan diri siswa.
Dari sisi sekolah, PIP dinilai efektif menekan angka putus sekolah. Kepala SMA Swasta Mitra Inalum, Sumatera Utara, menyebut bantuan ini memotivasi siswa untuk terus belajar.
Melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan sekolah, PIP diharapkan semakin memperkuat pemerataan pendidikan dan mendorong keberhasilan Wajib Belajar 13 Tahun di seluruh Indonesia," tutup Abdul Mu'ti.
