Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta.
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah merealisasikan program pemerintah pusat guna memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa. Langkah ini dinilai penting sebagai pintu masuk percepatan serta pemerataan pembangunan desa.
Dorongan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Pemdes Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pada Selasa, 10 Februari 2026, di Jakarta.
Rakortas dihadiri Wakil Menteri Koperasi, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala BPKP, jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, TNI, serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.
Menurut La Ode, dukungan aktif pemerintah daerah diperlukan agar program pusat berjalan optimal, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak ekonomi desa.
“Terhadap pasal 7 RPMK, Pemda akan mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat, sehingga peran APIP dan BPK baik di pusat maupun daerah sangatlah penting dengan tetap berpedoman pada pengaturan yang akan dikeluarkan oleh BPKP,” ujar La Ode, dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis, 12 Februari 2026.
Dalam rapat tersebut juga disepakati percepatan penyelesaian regulasi teknis sebagai payung hukum penyaluran Dana Desa, Dana Alokasi Umum, serta Dana Bagi Hasil guna mendukung pembangunan fisik gerai, gudang, dan sarana pendukung KDKMP. Kesepakatan ini seiring ketersediaan Dana Desa tahun 2026.
Senada dengan itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya percepatan regulasi teknis yang mengatur tata cara penyaluran dana alokasi umum, dana bagi hasil, serta dana desa. Regulasi tersebut dinilai krusial agar pembangunan sarana KDKMP dapat berjalan tepat waktu.
“Bagi KDKMP yang secara fisik telah terbangun, agar segera dilakukan upaya operasionalisasi,” kata Zulkifli.
Editor: Redaksi TVRINews
