Penulis: Rifiana Seldha
TVRINews, Jakarta
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) mempercepat target swasembada garam pada 2027 melalui tiga strategi utama, guna meningkatkan produksi nasional, mengurangi ketergantungan impor bagi kebutuhan industri, dan memperkuat kesejahteraan petambak garam.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita pada acara talkshow Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.
"Strategi pemerintah itu tujuannya adalah untuk swasembada garam, kedua pasti untuk kesejahteraan petambaknya sendiri. Jadi fokus kita kalau untuk mengatasi [mencapai swasembada garam di 2027] itu kita punya tiga strategi," kata Direktur Frista dalam paparannya pada Kamis, 12 Februari 2026.
Frista menjelaskan, tiga strategi utama yang ia maksud adalah ekstensifikasi, intensifikasi, dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas produksi garam nasional secara berkelanjutan dan terukur.
Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus dan efisien untuk memenuhi target swasembada garam 2027, terutama untuk pemenuhan garam spesifikasi tinggi dan mengurangi impor ke dalam negeri.
Menurut laporan yang disampaikan Frista dalam bincang tersebut, produksi garam nasional dalam beberapa tahun terakhir berfluktuasi dengan rata-rata sekitar 2 juta ton per tahun. Sementara kebutuhan garam mendekati 5 juta ton, yang artinya terdapat kesenjangan sekitar 3 juta ton belum dapat dipenuhi dengan produksi domestik.
"Nah, ini kenapa? Karena ternyata memang produksi dalam negeri itu di satu sisi dari segi kuantitas maupun kualitasnya memang bisa dibilang belum cukup optimal untuk memenuhi standar atau kebutuhan dari industri. Kita bisa lihat dari data produksi dari tahun ke tahun itu fluktuatif, naik turun tergantung cuaca," ungkap Frista.
Lebih detailnya, untuk menjawab tantangan tersebut, kata Frista, tiga strategi tersebut menjadi upaya KKP untuk mewujudkan swasembada sekaligus meningkatkan kesejahteraan petambak. Strategi pertama adalah ekstensifikasi melalui pembukaan tambak baru yang ditargetkan menghasilkan garam berkualitas industri.
Strategi kedua berupa intensifikasi pada tambak eksisting dengan meningkatkan produktivitas dan mutu hasil. Namun, langkah itu menghadapi keterbatasan lahan yang sesuai dan berstatus legal jelas, serta dukungan sarana dan prasarana.
Strategi ketiga adalah pengembangan teknologi produksi guna mengurangi ketergantungan pada cuaca dan meningkatkan kualitas. Pemerintah bersama PT Garam salah satu BUMN, akan mendorong penerapan teknologi modern agar produksi lebih stabil dan memenuhi kebutuhan industri.
"Jadi memang faktor-faktor utama kenapa produksi kita itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan industri? Karena kebutuhannya besar dan speknya juga tinggi, kita memang garam yang dihasilkan oleh petambak ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan industri. Kalau (garam) konsumsi kita sudah swasembada sejak tahun 2012," tambahnya.
Selain tiga strategi utama tersebut, strategi lainnya yang dibuat KKP untuk mendukung misi ini adalah pemetaan lokasi potensial dan rencana tindak lanjut, modeling swasembada garam dengan target output garam industri 200 ton per hektar per tahun, integrasi kawasan pergaraman dan pembangunan infrastuktur produksi, dan pemberian bantuan sarana prasana untuk peningkatan produksi tambak eksisting.
Dalam acara tersebut, KKP menargetkan Indonesia secara optimis akan mencapai swasembada garam nasional pada 2027 seiring kebutuhan yang diperkirakan mencapai 5,2 juta ton per tahun. Namun, saat ini sekitar 50-60 persen kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor. Sehingga, Indonesia membutuhkan strategi khusus menggantikan impor agar dapat mencapai swasembada garam 2027 tersebut.
Ketergantungan impor yang tinggi terjadi pada garam industri, seperti chlor alkali plant (CAP) dan aneka pangan yang mensyaratkan spesifikasi tinggi. Sementara itu, produksi garam dalam negeri dinilai belum optimal dari sisi kuantitas maupun kualitas untuk memenuhi standar spesifikasi tersebut.
Dari sisi kualitas, standar garam petambak dalam negeri masih beragam karena melibatkan sekitar 25.000 petambak dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kadar NaCl dalam negeri rata-rata tertinggi sekitar 94 persen, sementara industri membutuhkan minimal 97 persen, bahkan farmasi hingga 99 persen.
Penurunan produksi juga dipengaruhi oleh cara petambak dalam memproduksi garam. Para petambak diketahui masih dominan menggunakan metode tradisional. Selain itu juga sangat bergantung pada cuaca. Sentra garam umumnya hanya memiliki lima hingga enam bulan musim panas, sehingga produksi tidak dapat berlangsung sepanjang tahun ketika cuaca tidak cocok.
Diakhir paparannya, Frista menegaskan kebijakan swasembada garam juga dirancang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mencakup regulasi, pra-produksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Pendekatan menyeluruh itu diharapkan mampu memperkuat ekosistem pergaraman nasional secara berkelanjutan.
"Nah, ini satu kesatuan dikerjakan oleh pemerintah, tidak hanya mengejar produksi tapi dari hulu ke hilir," imbuh Frista.
Editor: Redaksi TVRINews
