FAJAR, TANA TORAJA – DPRD Tana Toraja “mengadili” para pengelola SPBU dan pejabat Disperindag dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (12/2/2026). Ini buntut viralnya pengisian BBM secara ilegal di SPBU.
Praktik pengisian BBM ilegal itu menggunakan tangki modifikasi dan belasan jeriken. Aksi nekat oknum sopir yang terekam kamera tersebut diduga kuat merupakan bagian dari jaringan mafia BBM. Inilah yang memicu kelangkaan energi di Bumi Lakipadada.
Ketua Komisi II DPRD Tana Toraja, Semuel Pali’ Tandirerung SH MH, membuka ruang bagi para anggota dewan untuk mencecar Disperindag dan perwakilan SPBU. Sayangnya, sikap kurang kooperatif ditunjukkan oleh pihak pengelola SPBU. Para manajer dan pemilik tidak hadir. Hanya mengutus staf biasa.
Sepanjang rapat, perwakilan SPBU tampak lancar saat menjelaskan prosedur formal distribusi. Namun, mendadak “ragu” dan gugap saat ditanya mengenai fakta lapangan terkait kebocoran stok BBM.
Meski mereka berdalih ada pengurangan kuota dari pusat, dewan menilai ada ketidaksinkronan data dengan kondisi di lapangan.
Kepala Disperindag Tana Toraja, Ruth Belopandung, memberikan penjelasan mengenai alur birokrasi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan BBM untuk sektor produktif. Menurutnya, aturan sudah tersedia mulai dari tingkat desa hingga kelurahan.
“Kalau untuk alat pertanian setahu saya di dinas terkait, seperti Dinas Pertanian dan lain sebagainya. Kalau untuk usaha UMKM itu ya di Disperindag. Kami dari Disperindag tidak mempersulit untuk masyarakat UMKM yang meminta permohonan silakan ke dinas kami,” ucap Ruth.
Sejalan dengan hal itu, Kasatpol PP Tana Toraja, Eli Bernar Mallary, menegaskan kesiapannya untuk melakukan inspeksi mendadak dan pengawasan ketat di setiap SPBU.
“Jadi kami pelajari dulu aturan khususnya Perda. Tentu kami siap mendampingi dinas terkait untuk turun ke lapangan mengecek apa yang sesungguhnya terjadi,” tuturnya.
BBM Mengalir ke Mana?
Kegelisahan warga Tana Toraja memuncak setelah bukti-bukti pengisian bahan bakar yang menyalahi aturan tersebar luas. Investigasi di lapangan mensinyalir bahwa BBM subsidi tersebut tidak dinikmati warga lokal, melainkan ditampung di titik-titik rahasia di Toraja.
BBM hasil “sedotan” ilegal ini kemudian diduga diangkut menggunakan kendaraan khusus. Termasuk ke “mobil tangki biru” untuk dikirim ke wilayah Luwu dan Palopo sebelum akhirnya dijual dengan harga tinggi ke kawasan industri besar di Morowali, Sulawesi Tengah.
Ada dugaan keterlibatan oknum pembeking di balik layar pun menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut.
Poin-Poin Kesimpulan RDP
Di akhir rapat, Semuel Pali’ Tandirerung SH MH membacakan rangkuman kesimpulan sebagai bentuk komitmen legislatif dalam mengawal masalah ini.
Menurutnya, perlu ada komunikasi yang lebih intensif antara Disperindag dan pihak SPBU di Tana Toraja. Terutama mengenai transparansi informasi bantuan bagi pelaku UMKM.
Disperindag dan SPBU, kata Semuel, diwajibkan membangun koneksi data dengan Dinas Pertanian serta stakeholder terkait lainnya.
Terakhir, memperketat koordinasi pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum dari unsur TNI dan Polri. (*)
