Benjamin Netanyahu Perdana Menteri Israel menyatakan negaranya resmi bergabung dalam inisiatif Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Donald Trump Presiden Amerika Serikat (AS).
Pernyataan itu disampaikan Netanyahu saat melakukan kunjungan ke Washington dan bertemu dengan Trump, serta menemui Marco Rubio Menteri Luar Negeri AS, Rabu (11/2/2026) waktu setempat.
Melansir Reuters, Kamis (12/2/2026), usai pertemuan Netanyahu dan Rubio memperlihatkan keduanya memegang dokumen yang telah ditandatangani Netanyahu sebagai tanda aksesi Israel ke dalam dewan tersebut. Melalui akun X, Netanyahu menulis bahwa ia telah “menandatangani aksesi Israel sebagai anggota ‘Board of Peace’ (Dewan Perdamaian).”
Adapun selain Israel, negara-negara yang tergabung dalam dewan perdamaian bentukan Trump itu, yakni Indonesia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, Yordania, Mesir, Bahrain, Kuwait, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Mongolia, Vietnam, Kamboja, Hungaria, Azerbaijan, Armenia, Albania, Bulgaria, Kosovo, Belarus, Argentina, El Salvador, Paraguay, dan Amerika Serikat.
Inisiatif “Board of Peace” sendiri dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada pertengahan November. Resolusi tersebut mengesahkan pembentukan dewan serta negara-negara yang bekerja sama dengannya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza.
Gencatan senjata rapuh di wilayah itu mulai berlaku pada Oktober, berdasarkan rencana Trump yang disetujui Israel dan Hamas kelompok militan Palestina.
Di bawah rencana Gaza versi Trump, dewan tersebut dirancang untuk mengawasi tata kelola sementara di Gaza. Trump kemudian menyatakan bahwa dewan itu, dengan dirinya sebagai ketua, akan diperluas untuk menangani konflik global.
Pertemuan perdana “Board of Peace” dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari di Washington, dengan agenda utama membahas rekonstruksi Gaza.
Namun, inisiatif ini menuai kritik. Sejumlah pakar hak asasi manusia menilai struktur dewan yang dipimpin langsung oleh Presiden AS dan mengawasi wilayah asing menyerupai pola kolonial. Keikutsertaan Israel juga diperkirakan akan memperbesar kritik, mengingat tidak ada perwakilan Palestina dalam dewan tersebut.
Sejumlah negara merespons undangan Trump secara hati-hati sejak peluncuran dewan pada akhir Januari. Banyak pengamat khawatir keberadaan dewan ini dapat melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Meski beberapa sekutu AS di Timur Tengah telah bergabung, banyak sekutu tradisional Washington di kawasan Barat memilih tidak ikut serta.
Sementara itu, situasi di Gaza masih belum stabil. Gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025 lalu dilaporkan berulang kali dilanggar. Menurut data otoritas Palestina dan Israel, sedikitnya 580 warga Palestina dan empat tentara Israel dilaporkan tewas sejak gencatan senjata dimulai.
Tahap berikutnya dari rencana Gaza versi Trump mencakup isu-isu kompleks seperti pelucutan senjata Hamas—yang selama ini ditolak kelompok tersebut—penarikan lebih lanjut pasukan Israel dari Gaza, serta pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional.
Serangan militer Israel ke Gaza dilaporkan telah menewaskan lebih dari 72.000 orang, berdasarkan data kementerian kesehatan Gaza. Konflik tersebut juga memicu krisis kelaparan dan menyebabkan seluruh populasi Gaza mengungsi secara internal.
Sejumlah pakar hak asasi manusia, akademisi, dan penyelidikan PBB menyebut tindakan tersebut sebagai genosida. Namun Israel menegaskan operasi yang menjadi genosida terhadap warga Gaza itu merupakan bentuk pembelaan diri, setelah serangan yang dipimpin Hamas pada akhir 2023 menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang. (bil/ham)
