Puluhan warga Pati, Jawa Tengah, kembali mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Kali ini, tak hanya membawa spanduk tuntutan, mereka membawa pula sejumlah nasi tumpeng. Apa lagi yang mereka tuntut dan mengapa harus membawa nasi tumpeng?
Deretan nasi tumpeng ditaruh di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 89 warga Pati duduk bersila setengah melingkar mengitari nasi tumpeng. Setelah doa bersama, nasi tumpeng pun disantap bersama. Masyarakat umum, termasuk wartawan yang meliput, ikut ditawari untuk menikmati nasi tumpeng tersebut.
Tak hanya nasi tumpeng, dipasang pula spanduk dan karangan bunga bertuliskan alasan kehadiran kembali mereka di depan Gedung KPK. Yakni, apresiasi atas kerja KPK yang telah menangkap Bupati Pati nonaktif Sudewo dan dukungan pada lembaga antirasuah itu, untuk mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang melibatkan Sudewo.
Dihadirkannya nasi tumpeng itu pun wujud dari syukur karena tuntutan warga Pati agar Sudewo ditangkap akhirnya terwujud. Nasi tumpeng sekaligus doa dan dukungan pada KPK agar mengusut tuntas kasus-kasus yang melibatkan Sudewo.
Puluhan warga Pati tersebut berangkat dengan dua bus sewaan dari Pati, Rabu (12/2/2026). Untuk biaya perjalanan ini, mereka iuran.
Ini bukan kali pertama warga Pati berbondong-bondong mendatangi KPK. Pada awal September lalu, mereka pun datang ke KPK. Saat itu, Sudewo belum ditangkap. Kehadiran warga Pati menuntut agar KPK mengusut kasus korupsi yang diduga melibatkan Sudewo. Kasus dimaksud dugaan suap proyek jalur kereta api Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso di Direktorat Jenderal Perkeretapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Dugaan keterlibatan Sudewo merujuk pada perannya saat masih menjabat sebagai anggota DPR. Ia diduga turut menerima imbalan (commitment fee) proyek tersebut. Dalam pengembangan kasus ini, Sudewo tercatat pernah mengembalikan uang Rp 3 miliar kepada KPK.
Tuntutan agar KPK bertindak itu terjadi setelah unjuk rasa besar-besaran oleh warga Pati setelah Sudewo mengeluarkan kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga sekitar 250 persen, pertengahan Agustus 2025.
Sudewo sendiri ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 19 Januari 2026. Mantan politisi Partai Gerindra itu tersangkut kasus dugaan pemerasan dalam seleksi perangkat desa. Sudewo melalui Tim Delapan, tim sukses Sudewo, mematok biaya Rp 165 juta-Rp 225 juta untuk pendaftaran sampai lolos seleksi jabatan perangkat desa.
Baru setelah penetapannya sebagai tersangka di kasus pemerasan itu, KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus suap di DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam kasus ini, Sudewo sudah dua kali diperiksa KPK pada 27 Agustus 2025 dan pada 22 September 2025.
Serial Artikel
Kasus Bupati Pati dan Jual Beli Jabatan yang Menjalar ke Perangkat Desa
Dikhawatirkan praktik korupsi ini menimbulkan siklus korupsi baru di tingkat desa. Perangkat desa lewat jalur suap dipastikan korupsi lagi agar bisa balik modal.
”Kami masyarakat Pati sangat geram dengan tindakan korup yang memang pada kesempatan hari ini menyeluruh sampai di tingkatan desa. Ya, maka dari itu, harapan kami selain ditindak, ke depannya kami berharap KPK bisa bersinergi dengan AMPB (Aliansi Masyarakat Pati Bersatu) atau masyarakat Pati untuk memberikan edukasi atau pendidikan antikorupsi," ujar Juru Bicara AMPB Muhammad Syaiful Bahri.
Ia menambahkan, kehadiran masyarakat Pati ke Jakarta hari ini, sekaligus untuk menunjukkan bahwa warga Pati bersama KPK dalam penindakan dan penuntasan kasus-kasus korupsi di seluruh wilayah Indonesia.
"Jangan sampai KPK masuk angin. Insya Allah kami akan selalu konsisten dalam mengawal apa yang sudah dilakukan oleh KPK," tambahnya.
Menurut Syaiful, yang mendorong masyarakat Pati untuk mau meluangkan waktu dan energinya ke Jakarta karena masyarakat betul-betul merasakan terjadinya kebuntuan di Pati.
Selain itu, mereka juga merasakan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah daerah. "Maka dari itu, ketika ada momentum perlawanan rakyat, perlawanan masyarakat ini, kami berharap itu bisa diselesaikan dengan tuntas," katanya.
Ditangkapnya Sudewo dalam kasus korupsi, lanjutnya, benar-benar menjadi momentum bagi masyarakat Pati untuk melawan. Masyarakat Pati berharap, ke depannya, Pati menjadi lebih baik.
"Korupsi itu membunuh rakyat, korupsi itu menyengsarakan rakyat. Kami tidak bisa melihat Indonesia yang lebih merdeka kalau korupsi itu masih merajalela di wilayah kita. Harus betul-betul ditindak secara tegas dan tuntas," jelasnya.
Kebetulan hari ini, Sudewo kembali diperiksa oleh penyidik KPK. Sudewo keluar setelah aksi dari warga Pati usai. Namun, ia memilih bungkam saat ditanya awak media terkait materi pemeriksaan hari ini, juga soal kembali datangnya warga Pati ke KPK. Ia hanya berlalu sembari berjalan menuju mobil tahanan KPK.
Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga Bagong Suyanto berpandangan, soliditas warga Pati yang terus memperjuangkan hak-haknya menunjukkan bahwa sikap penguasa yang arogan niscaya akan menimbulkan resistensi. Saat warga merasa diperlakukan semena-mena, kesadaran kelas dan politik justru muncul.
Di Pati, momentum itu dipantik ketika tekanan kebutuhan hidup dan ekonomi warga dirasa berat, tetapi pemerintah daerah justru tanpa partisipasi publik yang bermakna menaikkan PBB-P2. Protes kenaikan pajak hingga 250 persen itu adalah bentuk awal resistensi warga.
"Resistensi tidak selalu eksplosif, tetapi resistensi itu bisa dalam bentuk pembangkangan. Bisa dalam bentuk protes yang tidak anarkis. Tapi, semua itu adalah bentuk resistensi masyarakat ketika merasa diperlakukan semena-mena oleh penguasa," lanjutnya.
Menurut teori sosiolog Ralf Dahrendorf, ketika masyarakat merasa ada musuh dan tujuan yang sama, mereka akan membentuk kelompok konflik. Kelompok itu kemudian bersama-sama bergerak menjadi kelompok yang lebih besar. Dalam proses konsolidasi itu, terjadi proses pendidikan politik, sehingga masyarakat menjadi lebih paham.
"Sekarang ini, kan sudah zaman internet. Ini memungkinkan diskusinya itu menjadi lintas wilayah. Pemberitaan dan percakapan digital yang diakses secara luas menjadi media bagi orang-orang untuk saling belajar juga," jelasnya.
Oleh karena itu, gerakan warga Pati ini sangat mungkin menjadi inspirasi bagi warga di daerah lain yang juga merasakan ketidakadilan. "Ketika menghadapi situasi yang kurang lebih sama (ketidakadilan), mereka bisa melakukan aksi yang sama juga. Sebab, aksi resistensi perlawanan itu muncul karena merasa ada perasaan senasib sepenanggungan," imbuhnya.
Namun, lebih penting dari itu, kemunculan gerakan dari masyarakat ini positif sebagai kontrol terhadap kekuasaan. Kontrol itu penting karena kekuasaan yang tidak terkontrol bisa terjerumus dalam arogansi terhadap rakyat hingga perilaku korup.
