Pemerintah menyiapkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan sebagai terobosan baru untuk memperkuat kemandirian finansial masyarakat mulai 2026. Lembaga ini akan menjadi transformasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dengan mandat yang lebih luas.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Satrio Adhitomo, mengatakan pembentukan dewan tersebut tengah difinalisasi melalui penyusunan payung kebijakan.
“Yang tadinya kita DNKI, kita akan bertransformasi menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Ini memang sedang dirumuskan. Ke depan pemerintah berharap ada kemandirian finansial masyarakat,” ujar Satrio dalam acara PROMISE II IMPACT oleh ILO, Kamis (12/2).
Ia menjelaskan, pemerintah ingin masyarakat tidak sekadar memiliki rekening bank, tetapi juga aktif memanfaatkan produk keuangan formal seperti asuransi kesehatan, pendidikan, jiwa, hingga dana pensiun. Dengan begitu, setiap individu memiliki perlindungan dan stabilitas keuangan jangka panjang.
“Artinya, masyarakat punya kestabilan finansial. Mereka terakses lembaga keuangan formal, punya asuransi, dana pensiun, dan instrumen lainnya,” katanya.
Dari sisi akses, capaian inklusi keuangan Indonesia dinilai sudah cukup tinggi. Satrio menyebut tingkat inklusi telah mencapai sekitar 93,9%, mendekati target nasional periode 2020–2030. Namun, tantangan utama kini bergeser ke aspek literasi.
Menurut dia, tingkat literasi keuangan masyarakat masih tertinggal, berada di kisaran 50–58%. Angka ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang telah memiliki akses layanan keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami manfaat, risiko, dan cara pemanfaatannya secara optimal.
“Gap literasi ini yang masih dikejar. Dengan literasi, masyarakat tahu gunanya apa, manfaatnya apa, dan bagaimana memaksimalkan akses ke lembaga keuangan,” ujarnya.
Momentum Perkembangan Keuangan DigitalPemerintah pun melihat perkembangan keuangan digital sebagai momentum untuk mempercepat edukasi dan pemanfaatan layanan keuangan. Transaksi non-tunai kini semakin mudah, bahkan sudah menjangkau pelaku usaha kecil di daerah.
“Sekarang jamannya digital. Orang mungkin lebih khawatir ketinggalan handphone daripada dompet. Semua bisa bayar pakai QRIS. Pedagang di pinggiran pun sudah banyak yang terakses,” kata Satrio.
Sebagai informasi sebelumnya Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk dewan baru, yang diberi nama Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana pembentukan dewan yang itu muncul setelah Prabowo mengadakan pertemuan dengan Ratu Belanda sekaligus Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) Maxima.
Airlangga menjelaskan, badan baru ini akan melibatkan banyak stakeholder untuk mempersiapkan data keuangan yang bisa diakses oleh masyarakat, termasuk melakukan edukasi terkait literasi keuangan
