ASRI: Revolusi Peradaban dengan Sapu Lidi

Kecemasan tentang pengelolaan sampah menjadi catatan buram yang tak kunjung selesai. Jika pengelolaan sampah terus dilakukan secara konvensional, diramalkan pada tahun 2028 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bakal tumpah ruah. Saat ini kita seperti sedang duduk di atas bom waktu sisa konsumsi.

Itulah alasan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Gerakan ASRI—Aman, Sehat, Resik, Indah—sebagai operasi penyelamatan masa depan. Namun seperti biasa, kebijakan baru pasti tak lepas dari kritik. Jika ASRI disebut sebagai "proyek mercusuar", pandangan itu keliru.

Ini strategi "dua rel" sekaligus: memberikan perubahan perilaku dan solusi sistemik. Tidak hanya memilah sampah, tapi juga menyiapkan "mesin raksasa" berupa 34 fasilitas Waste to Energy (WtE). Ini adalah sebuah lompatan teknologi yang akan mengubah gunungan masalah menjadi sumber energi baru dengan berbasis kajian ilmiah ketat.

Apalagi berbagai sumber ilmiah menyebutkan, membiarkan sampah membusuk di TPA bisa melepaskan gas metana yang lebih beracun dan merusak iklim.

Pemerintah akan membangun sistem dan infrastruktur WtE, sedangkan masyarakat memberikan "bahan bakar" berupa disiplin harian dan gotong royong. Jika itu bisa dilakukan, hanya butuh 10-15 menit untuk "mencintai" lingkungan dan berinvestasi bagi anak-cucu agar tidak diwarisi tanah yang bau dan air tercemar.

Jadi Gerakan ASRI ini bukan sikap "cuci tangan" yang dilakukan pemerintah agar melimpahkan tanggung jawab sampah ke pundak masyarakat. Gerakan ASRI bukan sekadar urusan menyapu. Ada nilai strategis sebagai pondasi mengapa program ini krusial bagi masa depan negara.

Pertama, soal ketahanan nasional melalui kemandirian energi. Jangan melihat fasilitas Waste to Energy sebagai tempat sampah raksasa, melainkan diversifikasi energi. Di sana terjadi transformasi limbah dengan mengubah beban biaya (sampah) menjadi aset (listrik/panas).

Setiap kilowatt yang dihasilkan dari sampah bisa mengurangi ketergantungan kepada sumber energi fosil konvensional. Ini adalah sebuah langkah nyata menuju apa yang disebut sebagai Net Zero Emission.

Kedua, jangan melihat Gerakan ASRI sebagai "proyek pusat", tetapi sebagai aset properti dan kesehatan kemandirian. Lingkungan yang kumuh bisa menurunkan harga tanah dan rumah. Sebaliknya lingkungan yang bersih juga memberikan asuransi kesehatan gratis bagi anak cucu.

Publik perlu menyadari bahwa pola pikir "buang sampah pada tempatnya" sudah kuno. Sekarang zamannya "kelola sampah dari sumbernya". Tanpa transformasi dengan mulai memisahkan sampah organik dan anorganik di dapur masing-masing, teknologi WtE sebagus apa pun tidak akan bekerja optimal karena kalori sampah yang tercampur berkualitas rendah.

Indonesia tidak perlu mencari model baru. Beberapa negara sudah membuktikan, krisis sampah bisa diubah menjadi berkah ekonomi dan energi.

Swedia misalnya, kini sudah menjadi negara importir sampah terbesar di dunia. Kurang dari 1% sampah rumah tangga mereka berakhir di TPA, sebab sisanya didaur ulang menjadi energi. Berdasarkan data, Swedia saat ini punya setidaknya 32 fasilitas WtE yang bekerja efisien, bahkan membuat mereka kekurangan sampah untuk menggerakkan pembangkit listrik tersebut. Inilah bukti WtE bukan sekadar ruang pembakaran tapi tulang punggung energi nasional.

Jerman yang disebut Raja Daur Ulang Dunia, kini memiliki tingkat daur ulang tertinggi yaitu sekitar 67%. Mereka menggunakan "Sistem Deposit" (Pfand) yang memungkinkan masyarakatnya mengembalikan botol plastik dan kaleng ke mesin otomatis di supermarket untuk ditukar dengan uang kembali sekitar 0,25 Euro per botol. Hasilnya? Sampah tak lagi dilihat sebagai kotoran tapi bahan baku industri dengan nilai tambah secara ekonomi.

Berbeda dengan keduanya, Korea Selatan memilih menerapkan sistem pay-as-you-throw atau bayar sesuai berat sampahnya. Mereka juga telah menerapkan sistem volume-based waste fee (VBWF) sejak 1995 yang mewajibkan warganya membeli kantong sampah resmi dengan harga sudah termasuk biaya pengolahan. Semakin banyak sampah yang dihasilkan, semakin mahal masyarakat membayar. Hasilnya produksi sampah turun drastis dan tingkat daur ulang mereka mencapai di atas 80%, tertinggi di Asia.

Jika dibandingkan dengan strategi Gerakan ASRI, Indonesia sebenarnya sudah menuju arah yang benar. Perpaduan WtE seperti Swedia dan Jerman serta disiplin harian seperti di Korea adalah formula standar dunia.

Keberhasilan mereka tentu tidak terjadi semalam. Swedia butuh puluhan tahun, dan Korea Selatan butuh konsistensi regulasi. Kalau publik masih skeptis pada Gerakan ASRI, itu wajar saja. Namun jika melihat negara-negara lain, ternyata investasi ini bisa terbayarkan lunas dalam 5-10 tahun ke depan. Jadi mengapa kita tidak segera bergerak?

Dari lensa kebijakan publik dapat dilihat, masyarakat sudah lelah dengan janji-janji lingkungan yang kerap terhenti di seremonial. Itulah mengapa prinsip komunikasi ASRI adalah "progressive and prudent". Tidak ada klaim "Indonesia Bebas Sampah" dalam semalam. Ini adalah sebuah gerakan ideologis berbasis data, bukan kata; mengangkat nilai disiplin dan gotong-royong ke ruang publik untuk menghasilkan solusi.

Progres pembangunan fasilitas WtE memang harus dibuka transparan. Foto-foto before-after ruang publik bisa jadi saksi agar program ini tidak digiring ke ranah politik. Ingat, bau busuk sampah tidak kenal warna partai; tidak pula memilih siapa yang boleh atau tidak boleh menghirupnya.

ASRI adalah narasi kebangsaan, tentang harga diri bangsa di mata dunia, tentang keberlangsungan ekonomi pariwisata, serta tentang martabat sebuah negara maju. Jika destinasi pariwisata bersih, bukan hanya indah tapi rupiah akan mengalir ke kantong rakyat. Devisa pun ikut meningkat karena wisatawan mancanegara berbondong-bondong datang.

Presiden Prabowo hanya menjadi pemberi tongkat estafet pertama sebagai penggerak, namun pemilik sejati Gerakan ASRI adalah rakyat sepenuhnya dan seluruh elemen bangsa. Maka Gerakan ASRI akan menjadi taruhan bangsa untuk naik kelas. Jika gagal, jangan salahkan anak-cucu jika kelak mereka mengutuk kita karena hanya bisa mengenal kejayaan dan keindahan alam Indonesia lewat buku sejarah saja.

Jadi mari kita tidak terjebak polarisasi "pro-pemerintah" atau "anti-pemerintah". Isu sampah bersifat eksistensial. Tapi jika TPA penuh di 2028,bau busuknya tidak akan memilih hidung pendukung siapa. Mendukung bukan karena ini program pemerintah tapi karena kita ingin menghirup udara segar esok pagi.