Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan pendekatan sosial dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional. Ia menilai proyek gardu induk dan jaringan transmisi berperan krusial dalam menjaga keandalan sistem, menekan susut jaringan, serta menjamin kecukupan daya jangka menengah dan panjang.
Namun, ia mengingatkan aspek teknis harus berjalan seiring kepatuhan prosedural dan legitimasi sosial di tingkat tapak. PLN sebagai badan usaha milik negara penyedia layanan ketenagalistrikan dinilai memikul tanggung jawab pelayanan publik yang menuntut transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat.
Jamaludin mencontohkan dinamika di Desa Tunggul Pandean, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, terkait dugaan pendirian Gardu Induk 150 kV tanpa musyawarah desa memadai. Sejumlah warga menyampaikan keberatan karena lokasi gardu induk dinilai dekat dengan permukiman serta berkaitan dengan penggunaan tanah bengkok desa yang diduga tanpa persetujuan masyarakat.
Warga juga menilai sosialisasi belum optimal serta mempertanyakan aspek keselamatan, ruang bebas, dan jarak aman sesuai regulasi ketenagalistrikan.
Menurut Jamaludin, persoalan tersebut perlu dilihat sebagai momentum perbaikan tata kelola proyek infrastruktur, bukan sekadar resistensi terhadap pembangunan. Setiap pemanfaatan aset desa harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk keterbukaan informasi dan persetujuan para pihak. Penggunaan lahan milik warga juga wajib melalui mekanisme sah, jelas, dan terdokumentasi secara administratif.
“PLN perlu memperkuat due diligence sosial sebelum eksekusi fisik proyek dilakukan. Sosialisasi tidak boleh bersifat formalitas, tetapi harus memberikan ruang dialog yang substantif, termasuk menjelaskan aspek keselamatan, standar jarak aman, analisis dampak lingkungan, serta manfaat sistemik proyek bagi wilayah tersebut,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah II, yang diterima redaksi, Kamis, 12 Februari 2026.
Ia menambahkan, pembangunan gardu induk 150 kV secara teknis merupakan bagian dari penguatan tulang punggung sistem distribusi dan transmisi regional. Keberlanjutan proyek hanya dapat terjamin jika didukung penerimaan sosial yang memadai. Evaluasi lokasi, audit proses administrasi, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dinilai perlu dipertimbangkan demi menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan perlindungan masyarakat.
Sebagai mitra kerja sektor energi, Komisi XII DPR RI akan terus mendorong seluruh proyek kelistrikan nasional dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan perlindungan hak masyarakat.
“Keandalan sistem listrik adalah prioritas nasional, tetapi pendekatannya harus terukur, transparan, dan berkeadilan. Pembangunan infrastruktur harus menghadirkan manfaat tanpa mengorbankan kepercayaan publik,” pungkas Jamaludin Malik.
Editor: Redaktur TVRINews
