Massa sopir angkutan kota (angkot) dari berbagai jurusan melakukan aksi blokade di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Kamis pagi (12/2).
Aksi tersebut menuntut agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menghentikan operasional bus Trans Bekasi Keren (Beken) yang resmi mengaspal pada Selasa (10/2).
Demo dan blokade jalan itu sempat menyebabkan kemacetan di beberapa titik, di antaranya dari arah utara Summarecon Bekasi, arah selatan Jembatan Rawapanjang di Rawalumbu, serta simpang Giant di Bekasi Selatan.
Salah satu sopir angkot 02, Fahri (45 tahun), mengaku resah atas peluncuran Trans Beken yang dinilai minim sosialisasi kepada para sopir angkot.
“Saya mewakili. Tolong dihentikan yang namanya Trans Beken. Tanpa Trans Beken saja narik susah, apalagi sekarang ditambah Trans Beken,” ucap Fahri kepada wartawan di lokasi.
Trans Beken yang melayani trayek Terminal Induk Bekasi hingga Harapan Indah dinilai memakan jalur angkot dalam mencari penumpang.
Terlebih, angkot kini mulai ditinggalkan warga yang lebih memilih transportasi berbasis daring seperti ojek online (ojol).
Meski bertujuan memperbaiki sistem transportasi terintegrasi, Fahri menilai Pemkot Bekasi tidak berpihak kepada para sopir angkot.
“Tidak ada sosialisasi, tidak ada surat. Kalau ada, kami juga tidak akan seperti ini,” keluhnya.
Ia berkaca pada hadirnya transportasi massal Trans Bekasi Patriot yang mulai beroperasi pada awal 2024. Sejak saat itu, perekonomian para sopir angkot disebut semakin terpuruk.
Bahkan, mereka mengaku kesulitan membawa pulang Rp 30 ribu karena harus mengejar target setoran.
Ia berharap Pemkot Bekasi segera menghentikan operasional Trans Beken karena dampaknya dinilai sangat luas bagi para sopir angkot.
“Kami menunggu keputusan, dan tidak perlu Trans Beken beroperasi lagi,” ujarnya.
Kata DishubKepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, menyayangkan aksi pemblokadean jalan tersebut.
“Terkait aksi penutupan jalan yang sempat terjadi, kami sudah mengimbau agar hal tersebut tidak terulang. Penutupan jalan tidak hanya merugikan angkutan kota, tetapi juga seluruh masyarakat Kota Bekasi,” ujar Zeno.
Saat ini, Dishub Kota Bekasi tengah melakukan upaya dialog untuk mencari solusi antara Pemkot Bekasi, sopir angkot, dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bekasi.
