Pernyataan mengenai gambaran “masyarakat yang paling bahagia” sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto menghadirkan dua respons sekaligus: harapan dan pertanyaan. Di satu sisi, optimisme dari seorang pemimpin negara merupakan energi penting bagi arah pembangunan bangsa. Narasi kebahagiaan dapat menumbuhkan rasa percaya diri kolektif bahwa Indonesia sedang bergerak menuju kondisi yang lebih baik.
Namun di sisi lain, klaim tentang kebahagiaan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial yang berlapis dan belum sepenuhnya merata. Di titik inilah kritik sosial menjadi relevan—bukan untuk menolak optimisme, melainkan untuk memastikan bahwa optimisme tersebut berpijak pada kenyataan yang jujur.
Kebahagiaan masyarakat bukan sekadar konsep psikologis atau persepsi umum, melainkan hasil dari terpenuhinya kebutuhan dasar secara adil. Rasa aman, stabilitas ekonomi keluarga, akses pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, serta kesempatan kerja yang layak adalah fondasi kebahagiaan yang nyata.
Jika sebagian masyarakat masih bergulat dengan harga kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan kerja, atau ketimpangan layanan publik antarwilayah, maka pertanyaan tentang siapa yang benar-benar merasakan kebahagiaan menjadi wajar untuk diajukan.
Dalam konteks pembangunan nasional, penggunaan indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, atau survei kepuasan hidup memang penting. Namun angka-angka tersebut sering kali tidak sepenuhnya menangkap pengalaman hidup kelompok rentan—pekerja informal, masyarakat di wilayah terpencil, atau keluarga dengan akses pendidikan terbatas.
Kebahagiaan yang terukur secara statistik belum tentu identik dengan kebahagiaan yang dirasakan sehari-hari. Oleh karena itu, klaim tentang masyarakat yang “paling bahagia” perlu disertai keterbukaan data, metode pengukuran yang jelas, serta keberanian untuk melihat sisi yang belum berhasil.
Kritik terhadap narasi kebahagiaan nasional juga berfungsi sebagai pengingat bahwa pembangunan bukan hanya soal capaian, tetapi juga pemerataan. Indonesia adalah negara dengan keragaman geografis dan sosial yang tinggi. Perbedaan kualitas infrastruktur, layanan kesehatan, maupun peluang ekonomi antara kota besar dan daerah tertinggal masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang.
Selama kesenjangan tersebut ada, kebahagiaan nasional akan terasa tidak utuh. Kebahagiaan sejati bukanlah milik sebagian wilayah atau kelompok tertentu, melainkan pengalaman bersama seluruh warga negara.
Meski demikian, penting pula untuk mengakui bahwa optimisme pemimpin memiliki nilai strategis. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, narasi positif dapat menjaga stabilitas psikologis masyarakat. Harapan yang disampaikan negara dapat mendorong partisipasi publik, investasi, serta semangat gotong royong.
Kritik sosial seharusnya tidak mematikan harapan, melainkan memperkuatnya melalui kejujuran dan akuntabilitas. Optimisme yang disertai keterbukaan terhadap evaluasi justru akan menghasilkan kepercayaan publik yang lebih kokoh.
Ke depan, pembicaraan tentang kebahagiaan masyarakat sebaiknya diarahkan pada upaya konkret: memperluas perlindungan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi lokal, serta memastikan kebijakan yang berpihak pada kelompok paling rentan.
Kebahagiaan tidak cukup diumumkan; ia harus dibangun secara sistematis dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika rakyat kecil merasa aman, dihargai, dan memiliki masa depan yang jelas, saat itulah klaim kebahagiaan menemukan maknanya yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, diskusi tentang “masyarakat yang paling bahagia” bukan soal benar atau salah, melainkan tentang bagaimana bangsa ini mendefinisikan keberhasilan. Apakah keberhasilan diukur dari angka pertumbuhan semata, atau dari senyum yang lahir karena kebutuhan hidup terpenuhi secara adil? Kritik yang jujur dan optimisme yang realistis perlu berjalan berdampingan. Dengan begitu, kebahagiaan tidak berhenti sebagai slogan politik, tetapi tumbuh menjadi pengalaman sosial yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
