Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa kehadiran Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bukan merupakan bentuk normalisasi hubungan dengan Israel. Penegasan ini merespons dinamika keanggotaan badan internasional bentukan Donald Trump tersebut yang kini turut menyertakan pihak Israel di dalamnya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Mulachela, menyatakan bahwa posisi Indonesia di BoP murni dijalankan demi misi kemanusiaan dan stabilitas di Gaza. Langkah ini disebut sebagai bagian dari mandat internasional yang tidak memberikan legitimasi politik terhadap kebijakan negara mana pun yang terlibat dalam konflik.
"Kehadiran Indonesia di Board of Peace tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun," ujar Vahd Nabyl Mulachela dalam pesan singkatnya, Kamis (12/2/2026).
Vahd menambahkan bahwa keikutsertaan Indonesia didasarkan pada mandat perlindungan warga sipil dan rekonstruksi pascaperang di Palestina. Hal ini merujuk pada ketetapan hukum internasional melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang disahkan pada akhir tahun 2025 lalu.
Sebagai latar belakang, Board of Peace merupakan inisiatif yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengelola bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali infrastruktur Gaza. Meski Indonesia telah bergabung sejak awal tahun 2026, status keanggotaan Israel sering kali memicu perdebatan mengenai konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Pemerintah RI menekankan bahwa keberadaan negara lain di dalam dewan tersebut tidak akan menggoyahkan prinsip dasar diplomasi Indonesia. Sejak awal, Indonesia tetap konsisten menuntut penghentian segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum humaniter internasional di tanah Palestina.
"Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil dan mengecam pelanggaran hukum internasional yang terjadi di Gaza," tegas Vahd dalam keterangannya.
Indonesia juga berencana menggunakan posisi strategisnya di dalam BoP untuk mendorong keterlibatan Otoritas Palestina secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa seluruh program kerja dewan tersebut tetap selaras dengan kepentingan nasional rakyat Palestina.
"Indonesia akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina. Kami ingin memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada hak-hak dasar rakyat Palestina serta mendorong terwujudnya solusi dua negara," tutupnya.
(tps/luc)
