Bisnis.com, PADANG - Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menegaskan menjaga lingkungan bukan sekadar urusan ekologi, tetapi bagian dari tanggung jawab moral adat dan keimanan bagi masyarakat di Ranah Minang.
Dia menyampaikan bahwa konsep menjaga alam telah lama hidup dalam falsafah Minangkabau dan ajaran agama Islam, karena dalam Islam pun secara tegas telah mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari ibadah.
“Orang yang menjaga lingkungan sejatinya sedang menghadirkan surga di dunia, dan insyaallah akan memperoleh surga di akhirat, begitu dalam Islam mengajarkan umat muslim,” katanya, Kamis (12/2/2026).
Mahyeldi menyampaikan nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) bukan hanya identitas budaya, tetapi juga fondasi dalam tata kelola kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.
Kemudian hal tersebut diperkuat secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 yang menegaskan pengakuan terhadap kekhasan dan kearifan lokal Sumatra Barat.
Gubernur juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan lingkungan tidak bisa diseragamkan tanpa mempertimbangkan karakter sosial dan budaya setempat.
Baca Juga
- Menaker Serahkan Bantuan Rp30,3 Miliar untuk Pascabencana Sumbar
- Pemprov Sumbar Berharap METI jadi Jembatan Tumbuhnya Investasi EBT
- IKAPPI Sumbar Kritisi Cara Pemkot Padang Menata Pasar, Pedagang Dipaksa dan Ditindas
“Indonesia itu heterogen. Kalau semuanya dipaksa sama, di situlah awal dari sebuah persoalan. Pendekatan berbasis nagari justru menjadi kekuatan kita dalam menjaga kelestarian alam,” tegasnya.
Oleh karena itu, Mahyeldi mengapresiasi WWF Indonesia yang telah menginisiasi kegiatan yang mengedukasi soal menjaga alam, karena hal tersebut dapat menjadi sebagai ruang dialog lintas perspektif, mulai dari pemerintah, akademisi, tokoh adat, hingga masyarakat.
“Jangan berhenti pada diskusi dan dokumen. Kami butuh langkah nyata yang bisa dirasakan masyarakat dan menjaga keberlanjutan hutan, sungai, serta lanskap Sumatra Barat,” tegasnya.
Pemprov Sumbar, lanjut Mahyeldi, berkomitmen memperkuat sinergi dengan masyarakat nagari, pemangku adat, akademisi, serta mitra pembangunan dalam menjaga kawasan hutan, daerah aliran sungai, dan wilayah lindung secara berkelanjutan.
“Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab lintas generasi. Apa yang kami putuskan hari ini akan menentukan kualitas hidup anak cucu kita di masa depan,” ucap dia.
Sementara itu, Chief Conservation Officer Yayasan WWF Indonesia, Dewi Lestari Yani Riski menyampaikan hutan nagari bukan hanya ruang ekologis, tetapi juga ruang sosial, budaya, dan ekonomi yang menopang identitas dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks itu, kata dia, penting untuk menjembatani sistem adat dengan kebijakan kehutanan modern agar tata kelola lingkungan menjadi lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.
"Jadi perlu komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola lingkungan berbasis kearifan lokal di Sumbar ini," tutupnya.
