Bedah Editorial MI: Swasembada Energi Semata Demi Rakyat

SWASEMBADA pangan dan energi, itu dua janji Prabowo Subianto saat membacakan pidato pelantikannya sebagai Presiden pada 2024 silam. Sebuah janji yang teramat berat, tetapi juga bukan hal yang mustahil untuk direalisasikan.

Untuk pangan, kita patut mengapresiasi kerja keras pemerintah yang sepanjang 2025 tidak mengimpor satu butir pun beras. Sebuah capaian yang luar biasa mengingat Indonesia terakhir mencapai status swasembada beras pada 2008 dan 1984.
 
Target Presiden, tiga tahun dari sekarang, Indonesia akan mencapai status swasembada untuk semua komoditas pangan, bukan cuma beras. Sebuah target yang juga sangat berat. Namun keberhasilan swasembada beras pada 2925 menjadi bukti target itu bisa diupayakan dicapai. Lagi-lagi, itu bukan hal yang mustahil.

Untuk energi, swasembada juga bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dicapai. Modalnya sama seperti pencapaian swasembada beras, yakni kemauan dan kerja keras mengingat beratnya upaya yang harus dilakoni. Disebut berat karena mulai 2004 Indonesia sudah jadi importir bersih minyak bumi, utamanya minyak mentah. 

Selama lebih dari dua dekade bangsa ini konsisten berharap pada pasokan dari negara-negara produsen minyak. Indonesia juga tak dapat berbuat banyak ketika harga dan kuota minyak yang diimpor ditentukan sepenuhnya oleh negara eksportir. Ya, meski juga berstatus produsen, Indonesia masih 'tersandera' oleh impor minyak yang dalam berbagai kesempatan Presiden kerap menyebut ada mafianya di situ. 

Dalam catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia kini hanya mampu memproduksi minyak bumi sekitar 600.000 barel per hari. Sementara, 1 juta barel per hari atau dua pertiga dari kebutuhan nasional dipenuhi lewat impor. 
 

Kabar baiknya, untuk gas bumi, pada 2025 produksinya masih lebih besar dari konsumsi nasional. Alhasil, sepanjang tahun lalu negara ini tak mengimpor gas sama sekali. Kita juga perlu mengapresiasi keberhasilan pemerintah menekan impor solar. Pemerintah bahkan secara bertahap akan menghentikan impor solar mulai tahun ini. 

Banyak importir yang bakal sakit gigi, begitu celetukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Maklum saja, dari kebutuhan solar nasional 38–39 juta kiloliter tiap tahunnya, Indonesia masih mengimpor 15–16 juta kiloliter per tahun. Hampir separuhnya. 

Sebaliknya, berkurangnya impor solar itu membuat 'sakit gigi' pemerintah mereda. Pemerintah akan memasifkan proyek-proyek bioenergi dengan kelapa sawit sebagai bahan bakunya. Limbah sawit akan diolah menjadi energi terbarukan. Perluasan lahan sawit pun akan dikebut mulai tahun ini.

Luar biasa jika membaca peta jalan yang telah dibuat pemerintah dalam program hilirisasi kelapa sawit. Program biodiesel B40 (campuran 40% minyak sawit dan 60% solar) saat ini akan ditingkatkan menjadi B50. Begitu juga dengan hilirisasi di sektor tambang dan mineral yang begitu diprioritaskan pemerintah saat ini untuk memberi nilai tambah yang signifikan terhadap hasil sumber daya alam Nusantara.

Namun pemerintah tak boleh lupa, segala proyek besar atas nama kemandirian energi dan hilirisasi itu tentu harus tetap menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pegangan utamanya. Kemanfaatan terhadap masyarakat harus menjadi tujuan akhir dan utama, bukan tujuan sampiran.

Kalau kita menengok contoh di sektor biofuel, menurut laporan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), pada 2025 program B40 mampu melibatkan 1,9 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Dari sini jelas terlihat, proyek transisi mampu membawa efek berganda bukan hanya bagi perekonomian daerah, melainkan juga langsung ke masyarakat.

Efek berganda itu yang menjadikan swasembada energi menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi. Ketika industri energi tumbuh, lapangan kerja tercipta, usaha lokal berkembang, pendapatan masyarakat naik, kesejahteraan pun bisa didapat. Kemajuan di sektor energi kiranya tak sulit untuk dicapai selama negara memiliki kemauan yang kuat, strategi yang terukur, dan keberanian melawan mafia.