Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku banyak negara dengan pendapatan per kapita atau Produk Domestik Bruto (PDB) lebih rendah dari Indonesia, namun tetap berani menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di negaranya.
Hal tersebut diungkap Prabowo dalam peresmian SPPG dan gudang ketahanan pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar), Jumat, 13 Februari 2026.
Bahkan, kata dia, Negara India bisa memberikan makan bergizi gratis untuk 800 juta rakyatnya meski pendapatan per kapitanya setengah dari Indonesia.
"Saya lihat waktu itu negara-negara yang persis seperti kita, yang per kapita atau PDB lebih rendah dari kita, setengah dari Indonesia. (Contohnya) India itu adalah setengah produk domestik brutonya, per kapitanya setengah dari kita, berani memberi makan gratis untuk 800 juta rakyat mereka," kata Prabowo.
Kepala Negara menambahkan program MBG di India sudah berjalan selama 10 tahun. "Dan sudah berjalan 10 tahun lebih," katanya.
Di sisi lain, Prabowo mengatakan program MBG memang tidak terasa penting bagi kelompok masyarakat mampu, namun justru krusial bagi mayoritas rakyat rentan.
“Makan bergizi gratis mungkin tidak penting untuk orang-orang yang cukup berada, mungkin tidak penting bagi mereka yang di atas. Tapi di seluruh dunia yang saya pelajari, Makan Bergizi Gratis adalah sangat-sangat diperlukan oleh mayoritas rakyat,” tegas dia.
Meski demikian, ia mengaku tetap yakin berada pada kebijakan yang benar karena persoalan gizi anak dinilai mendesak.
“Stunting itu adalah kurang gizi. Kurang gizi ini mengakibatkan sel-sel kita tidak bisa berkembang dengan baik. Sel otak tidak bisa berkembang dengan baik, sel tulang tidak bisa berkembang dengan baik, sel otot tidak bisa berkembang dengan baik,” katanya.
Prabowo menyebut angka stunting di Indonesia sempat mencapai seperempat dari populasi anak, sehingga diperlukan langkah langsung pemerintah.
“Jadi stunting akibat juga dari proses pemiskinan, proyek pemiskinan rakyat Indonesia. Stunting waktu itu 25 persen dari anak-anak kita,” beber Prabowo.
Ia menambahkan pendekatan program sosial tidak cukup hanya melalui wacana atau kebijakan administratif.
