JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset daerah di berbagai wilayah yang belum tersertifikasi dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum, termasuk kasus dobel klaim kepemilikan.
Menurut Nusron, persoalan tersebut umumnya terjadi pada Barang Milik Daerah (BMD) yang belum memiliki sertifikat resmi.
Akibatnya, aset menjadi tidak tertata dan kerap menjadi temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Masih banyak BMD-nya, barang milik daerahnya, dan asetnya itu masih berantakan dan banyak yang menjadi temuan BPK karena belum disertifikatkan, sebagian besar diduduki masyarakat, dan sebagian juga ada yang dobel klaim,” ucap Nusron dalam penyerahan sertifikat aset DKI di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).
Baca juga: Kementerian ATR/BPN Serahkan 3.922 Sertifikat Aset Senilai Rp 102 Triliun ke Pemprov DKI
Ia menjelaskan, dalam sejumlah kasus terdapat klaim kepemilikan yang saling tumpang tindih.
Di satu sisi, lahan diklaim sebagai milik pemerintah daerah, namun di sisi lain ada pihak lain yang juga mengaku sebagai pemilik sah.
“Ada yang klaim itu milik pemerintah daerah, ada yang klaim milik BUMN, ada klaim milik pemerintah pusat, juga ada yang klaim milik TNI/Polri,” katanya.
Penyampaian Sertifikat AsetAdapun dalam kesempatan yang sama, ATR/BPN menyerahkan sebanyak 3.922 sertifikat aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan total nilai mencapai sekitar Rp102 triliun.
Ribuan bidang tanah tersebut telah dinyatakan clean and clear serta resmi tercatat sebagai aset sah Pemprov DKI.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan apresiasi atas penyelesaian sertifikasi tersebut.
Baca juga: Bina Marga: Jalan Rusak di Depan Mall Taman Anggrek Bukan Milik Pemprov DKI
Ia menilai kepastian hukum atas aset daerah akan memperkuat tata kelola pemerintahan dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.
“Ini merupakan role model dan mudah-mudahan ini menjadi juga contoh bagi seluruh daerah bahwa penyelesaian yang baik ini akan memberikan manfaat yang luar biasa,” kata Pramono.
Pemprov DKI, lanjut dia, akan terus berkoordinasi dengan ATR/BPN untuk menuntaskan persoalan aset lain yang masih belum tersertifikasi agar tidak lagi menjadi temuan audit maupun obyek klaim dari berbagai pihak.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
