Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahaya birokrasi yang bersikap korup dan tidak adaptif terhadap agenda reformasi pemerintahan. Ia mengatakan tak akan ragu melakukan regenerasi dan mengganti pejabat yang dinilai tidak berkinerja baik maupun melanggar aturan.
Prabowo juga memberikan kewenangan penuh kepada pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Badan Pengelola (BP) BUMN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), serta seluruh kementerian dan lembaga untuk mengganti pejabat yang tidak menunjukkan kinerja memadai atau terlibat pelanggaran.
Langkah itu disebut sebagai bagian dari upaya mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. “Saya perintahkan kepada Danantara, BP BUMN, Menpan RB, semua menteri, beri wewenang penuh untuk mengganti semua pejabat yang tidak perform dengan baik atau yang melanggar,” kata Prabowo saat memberikan arahan dalam Indonesia Economic Outlook yang berlangsung di Wisma Danantara pada Jumat (13/2).
Guna menopang proses tersebut, pemerintah menyiapkan skema pembaruan sumber daya manusia aparatur negara melalui pembangunan 10 universitas baru, termasuk satu lembaga khusus yang difokuskan pada pendidikan administrasi pemerintahan.
Melalui institusi ini, diharapkan mampu menyiapkan sumber daya manusia terampil untuk mengambil alih kepemimpinan di berbagai lembaga negara. Prabowo menegaskan tidak ada satu pun pejabat yang posisinya tidak bisa digantikan. “Tidak ada seorang pun yang tidak dapat digantikan,” ujar Prabowo.
Prabowo menilai praktik korupsi masih menjadi persoalan serius yang harus diberantas secara menyeluruh. Ia menekankan perlunya menutup seluruh celah kebocoran, penyelewengan, dan manipulasi di semua tingkatan, baik di sektor pemerintahan maupun dalam relasi antara negara dan pelaku usaha.
Ia juga menyoroti budaya sebagian kalangan yang dinilai cenderung mencari celah untuk menghindari aturan. Menurutnya, perbaikan tata kelola tidak hanya menuntut kepatuhan dunia usaha, tetapi juga pembenahan internal birokrasi yang selama ini kerap menjadi sumber persoalan.
“Di Indonesia, orang pintar itu pintarnya mencari peluang mengatasi peraturan. Hilangkan budaya itu. Tapi masalahnya, pemerintah di birokrasi juga harus benar. Kadang-kadang birokrasi yang tidak benar,” ujar Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menggambarkan birokrasi yang tidak sehat sebagai ancaman serius bagi efektivitas negara. Ia merujuk pada sebuah ungkapan yang kerap dikaitkan dengan Mantan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, yang mencerminkan kekhawatiran bahwa hambatan terbesar dalam pemerintahan justru dapat berasal dari aparatur internal.
“Ada yang sampaikan ke saya bahwa Winston Churchill pernah mengatakan ‘I am more afraid of my bureaucrats, than I am afraid of Adolf Hitler’,” ujar Prabowo.
