Prabowo Tegaskan Hukum Bukan Alat Politik, Komitmen Tegakkan Keadilan Tanpa Keragu-raguan

JAKARTA, DISWAY.ID-- Presiden Prabowo Subianto mengirimkan pesan kuat mengenai arah penegakan hukum di bawah kepemimpinannya.

Dalam acara Indonesia Economic Outlook yang digelar di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026), Presiden menegaskan tekadnya untuk mematuhi hukum sepenuhnya dan melarang keras penggunaan hukum sebagai alat kepentingan politik.

Di hadapan para pelaku ekonomi dan pejabat negara, Prabowo menyatakan tidak ada ruang kompromi bagi pelanggar hukum. Namun, di saat yang sama, ia memberikan catatan penting agar tidak terjadi kegagalan keadilan (miscarriage of justice).

BACA JUGA:Prabowo Klaim Sudah Hemat Anggaran Hingga Rp380 Triliun, Dialihkan untuk MBG

"Saudara-saudara, saya bertekad: patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Tapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk ngerjain lawan politik. Tidak boleh," tegas Prabowo dengan nada lugas.

Presiden juga menekankan pentingnya profesionalitas dalam proses peradilan.

Menurutnya, setiap putusan pengadilan harus didasarkan pada prinsip hukum yang sangat kuat, yaitu beyond a reasonable doubt (tanpa keraguan yang masuk akal).

Prabowo menginstruksikan agar aparat penegak hukum tidak memberikan keputusan final jika masih terdapat kemungkinan terdakwa tidak bersalah.

Prinsip ini dianggapnya krusial untuk menjaga integritas sistem peradilan Indonesia agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan.

BACA JUGA:Gedung Sate dan Gasibu Segera Disulap Jadi Kawasan Terpadu

Sebagai bentuk pembuktian atas komitmennya terhadap keadilan subjektif dan objektif, mantan Menteri Pertahanan ini menyinggung langkahnya dalam memberikan abolisi dan amnesti kepada pihak-pihak tertentu yang dinilai layak mendapatkannya.

"Saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu (ketidakadilan)," tuturnya.

Menutup pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kepastian hukum adalah fondasi utama dari stabilitas dan ketenangan masyarakat.

Pemerintah yang bersih dan adil, menurutnya, adalah syarat mutlak bagi kesuksesan sebuah bangsa di mata dunia.

"Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita," pungkasnya.