MEDAN, KOMPAS – Setelah pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk penyintas, pemerintah mulai salurkan bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang akibat bencana Sumatera. Perbaikan rumah diharapkan bisa segera memulihkan kehidupan warga dan membangkitkan kembali ekonomi.
“Bencana Sumatera skalanya sangat besar. Bantuan perbaikan rumah rusak yang disalurkan secara bertahap diharapkan bisa memulihkan kehidupan masyarakat di daerah bencana,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut, Jumat (13/2/2026).
Penyaluran bantuan itu dilakukan secara serentak melalui sambungan video konferensi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, bupati, dan gubernur. Di Aceh, hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto. Di Sumatera Barat, penyaluran bantuan dipimpin Sekretaris Utama BNPB Rustian.
Pratikno mengatakan, pemerintah memberikan bantuan perbaikan rumah rusak ringan sebesar Rp 15 juta dan rusak sedang Rp 30 juta per keluarga. Di tahap pertama, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 341,5 miliar untuk Aceh, Rp 10,8 miliar untuk Sumut, dan Rp 17,4 miliar untuk Sumbar.
Anggaran itu untuk memperbaiki 9.884 rumah yang rusak ringan dan 7.389 rumah yang rusak sedang. Pemerintah masih akan menyalurkan bantuan perbaikan rumah untuk rumah lainnya yang masih tahap verifikasi. Pemerintah memberikan dana segar, sedangkan perbaikan dilakukan langsung oleh penyintas.
Pratikno mengatakan, perbaikan rumah masyarakat penyintas merupakan tahapan penting di masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Para penyintas bencana Sumatera diharapkan bisa segera memperbaiki rumahnya yang rusak agar rumah bisa kembali layak huni.
Pratikno menyebut, pemerintah juga membangun hunian sementara dan hunian tetap untuk penyintas yang rumahnya mengalami rusak berat atau hanyut terbawa arus banjir. Saat ini, sejumlah daerah sudah melakukan pembangunan huntara dan huntap. Pembangunannya dilakukan pemerintah pusat, daerah, badan usaha milik negara, dan swasta.
Sebagian warga juga sudah menghuni huntara. Para penyintas diharapkan tidak ada lagi yang tinggal di tenda pengungsian setelah huntara, huntap, dan rumah rusak dibangun. “BNPB juga memberikan dana tunggu hunian bagi penyintas yang menunggu huntap dan huntara selesai,” kata Pratikno.
Pratikno menyebut, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitas dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar. Satgas akan segera memperbaiki sawah, kebun, tambak, pasar tradisional, serta usaha mikro kecil kecil dan menengah agar ekonomi masyarakat di daerah bencana bisa tumbuh kembali.
“Mohon kesabaran. Bencana ini adalah sebuah tantangan sangat besar. Pemerintah tidak hanya membangun kembali, tetapi membangun yang lebih baik,” kata Pratikno.
Tito meminta bupati, wali kota, dan gubernur di daerah yang terdampak bencana bisa memberikan data susulan terkait rumah rusak. Penyaluran bantuan perbaikan rumah rusak dilakukan secara bertahap agar tidak terlalu lama menunggu semua data sekaligus.
Tito mengatakan, Presiden juga menyalurkan bantuan Rp 72,75 miliar khusus untuk Aceh. Bantuan itu untuk pembelian daging untuk tradisi meugang atau makan daging untuk menyambut bulan puasa.
Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Hutabarat mengatakan, bantuan perbaikan dan pembangunan rumah adalah tahapan penting untuk pemulihan kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah masih terus berupaya untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat di daerah bencana.
Kepala Desa Dolok Nauli, Tapanuli Utara, Jonas Aritonang, mengatakan, ekonomi masyarakat masih sangat sulit bangkit pasca bencana November 2025. Aktivitas pertanian di kawasan pegunungan itu belum bisa berjalan karena sawah dan ladang rusak. Pohon-pohon kemenyan di hutan adat desa itu juga tumbang.
”Kami perkirakan sebanyak 85 persen sawah dan hutan kemenyan kami rusak karena banjir bandang dan longsor. Ekonomi kami sangat terpukul karena bencana ini,” kata Jonas kepada Kompas.
Jonas berharap, pemerintah juga bisa membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Sebagian besar penyintas merupakan petani.
