Ketua Fraksi Golkar di DPR, Sarmuji mengingatkan para anggota fraksi soal empat fatsun politik yang harus mereka jalankan saat merayakan HUT ke-58 Fraksi Golkar di DPR, Jumat (13/2).
Pertama, Sarmuji mengingatkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Fraksi Golkar harus sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto.
“Yang pertama, sebagai fraksi yang mendukung pemerintah, seluruh kebijakan fraksi Partai Golkar harus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka. Kita sudah membangun satu koalisi dan kita mendorong sebenarnya agar terjadi koalisi permanen,” ucap Sarmuji.
“Dan ini sudah dideklarasikan oleh Ketua Umum kita, supaya hubungan antar fraksi tidak in-off, tidak on-off, kita mendorong bagaimana kalau koalisi yang ada sekarang menjadi koalisi permanen. Koalisi yang berada dalam suka dan duka. Koalisi yang berada dalam kebijakan yang populer maupun yang tidak populer,” tambahnya.
Sarmuji pun mengingatkan anggotanya untuk tidak menyerang kebijakan yang ditelurkan Prabowo dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Lalu, Sarmuji mengingatkan anggotanya untuk tidak menyerang ‘kawan’ sendiri. Dengan artian, para kader dilarang anggota eksekutif yang berasal dari Golkar.
“Yang kedua, fatsun yang kedua. Jangan menyerang kawan sendiri. Ini kita punya Menteri yang cukup banyak. Ada 8 Menteri, ada 3 Wakil Menteri, ada 1 Gubernur Lemhannas,” ucap Sarmuji.
“Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan di antara kawan sendiri, tolong kasih masukkan sebelum rapat dimulai. Agar sesama kawan sendiri, jangan sampai jeruk makan jeruk,“ tambahnya.
Selanjutnya, Sarmuji melarang anggotanya untuk menyoal keputusan yang sudah dikeluarkan oleh negara.
“Yang ketiga, jangan menyoal sesuatu yang sudah diputuskan oleh negara. Kita bisa memberikan masukan, tetapi apa yang sudah diputuskan bisa kita evaluasi, tetapi jangan sampai menyerang apa yang sudah diputuskan oleh negara dan sedang berjalan,” ucapnya.
“Taruhlah misalkan tentang program makan bergizi gratis. Taruhlah ada kelemahan-kelemahan di dalamnya. Tugas kita adalah menyempurnakan melalui masukan-masukan yang itu disampaikan kepada menteri terkait dan memberikan kontribusi bagi penyempurnaan konsep makan bergizi gratis,” tambahnya.
Terakhir, anggota DPR Fraksi Golkar dilarang untuk mengubah keputusan koalisi partai.
“Yang keempat, jangan mengubah sesuatu yang sudah diputuskan oleh koalisi,” tandasnya.
