Di Balik Meja Pelayanan, Pelindungan Pekerja Migran Dipertaruhkan

Bekerja sebagai aparatur sipil negara di bidang pelindungan pekerja migran—saat ini telah lebih dari satu dekade lamanya—membuat saya memahami satu hal: tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan regulasi. Di balik setiap berkas dokumen, setiap laporan, dan setiap prosedur yang kami jalankan, selalu ada manusia dengan harapan besar—dan sering kali, dengan risiko yang tidak kecil.

Sedari dulu hingga masa kini, isu pekerja migran Indonesia kerap mencuat ke ruang publik. Kekerasan, penipuan, pemulangan paksa, hingga perdagangan orang menjadi tajuk berita yang berulang. Setiap kali itu terjadi, negara dituntut hadir cepat, tegas, dan solutif. Sebagai ASN, tuntutan itu bukan sekadar wacana. Ia hadir nyata di meja kerja kami, di telepon yang berdering tanpa mengenal jam, di baris demi baris teks pesan instan, dan di berkas-berkas yang menuntut ketelitian tinggi.

Secara normatif, sistem pelindungan pekerja migran telah dibangun cukup lengkap. Regulasi ada, mekanisme ada, dan struktur kelembagaan juga tersedia, bahkan belakangan diperkuat. Namun, pengalaman di lapangan mengajarkan bahwa sistem yang baik di atas kertas tidak selalu berjalan mulus dalam praktik.

Sering kali, pelindungan baru benar-benar terasa ketika masalah sudah terjadi. Ketika seorang pekerja migran terlantar, ketika keluarga datang dengan wajah cemas, atau ketika kasus menjadi perhatian publik. Pada titik itu, negara bergerak cepat. Kami bekerja ekstra, berkoordinasi lintas instansi, dan memastikan hak-hak warga negara terpenuhi sebisa mungkin.

Namun di ruang refleksi, muncul pertanyaan yang tidak ringan: mengapa negara hampir selalu hadir di hilir? Mengapa upaya pencegahan di hulu, yang benar-benar hulu, belum cukup kuat untuk memutus mata rantai persoalan yang sama?

Pendekatan reaktif tidak hanya melelahkan secara sistem, tetapi juga secara manusiawi. ASN di lapangan bekerja di bawah tekanan administratif, hukum, dan moral sekaligus. Satu kekeliruan kecil bisa berdampak panjang—bukan hanya bagi pekerja migran, tetapi juga bagi petugas yang menjalankan tugas negara.

Dalam kondisi seperti ini, pelindungan sering kali dipersepsikan sebatas penanganan kasus. Padahal, esensi pelindungan seharusnya adalah mencegah warga negara jatuh dalam situasi berisiko sejak awal. Edukasi migrasi aman, pembinaan dan pengawasan penempatan, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah seharusnya menjadi garda terdepan, bukan sekadar pelengkap.

Sebagai ASN, saya belajar bahwa suara lapangan sering kali lebih jujur daripada laporan resmi. Dari sana terlihat bahwa banyak calon pekerja migran berangkat tidak resmi bukan karena absennya aturan, tetapi karena tidak memahami risiko, tergiur janji proses cepat, atau terdesak kebutuhan ekonomi.

Di titik ini, pelindungan tidak cukup hanya dengan regulasi. Ia menuntut empati, komunikasi yang membumi, dan kehadiran negara yang konsisten. Negara tidak boleh hanya muncul saat masalah membesar, lalu menghilang ketika sorotan mereda.

Pelindungan pekerja migran hari ini berada di persimpangan jalan. Apakah kita akan terus bergerak dengan pola lama—menangani kasus demi kasus—atau berani berbenah menuju tata kelola yang lebih preventif, sistemik dan berkelanjutan?

Bagi saya, refleksi ini bukan sekadar wacana kebijakan. Ia adalah pengingat bahwa di balik status ASN, ada tanggung jawab moral sebagai pelayan publik. Pekerja migran bukan angka statistik, dan pelindungan bukan sekadar target kinerja. Ia adalah soal kehadiran negara dalam bentuk yang paling nyata: melindungi warganya, bahkan sebelum mereka jatuh.