Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan agar menteri-menteri di kabinetnya lebih terbuka imbas dari outlook negatif yang diberikan lembaga pemeringkat seperti Moody’s. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga menyebut Prabowo memberikan arahan agar menteri-menteri menjadi terbuka kepada masyarakat dan menyampaikan informasi kepada stakeholder di pasar modal, perguruan tinggi, media, dan kedutaan-kedutaan besar asing di Indonesia.
“Tidak spesifik pada Moody’s, tetapi arahan bapak presiden agar menteri-menteri ini terbuka kepada masyarakat dan menyampaikan juga kepada para stakeholder di pasar modal, perguruan tinggi maupun kepada media dan kedutaan-kedutaan besar asing,” ujar Airlangga di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Airlangga juga menyebut Menteri Investasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani akan mengadakan roadshow ke luar negeri untuk bertemu dengan investor dan stakeholder.
Terkait hal itu, Rosan menuturkan pihaknya memang perlu melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak luar, ke rating agensi, dan lainnya mengenai kebijakan, policy, hingga regulasi.
“Ini untuk mengatakan bahwa kami ini melakukan reformasi dalam kebijakan, policy, dan regulasi, untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia,” ucap Rosan.
Baca Juga
- Susul Fitch, Danantara dalam Proses Pemeringkatan oleh Moody's dan S&P
- Prabowo Bakal Buka Suara Soal Moody's di Indonesia Economic Outlook 2026 Hari Ini (13/2)
- Moody's Downgrade Peringkat Kredit Indika Energy (INDY) ke B1, Ini Alasannya
Sebelumnya, Rosan menuturkan PT Danantara Investment Management sedang dalam proses pemeringkatan oleh Moody’s Ratings dan S&P Global.
Dalam "Indonesia Economic Outlook 2026", Rosan mengatakan PT Danantara Investment Management telah mendapatkan rating BBB dengan outlook stabil dari Fitch Rating. Hasil pemeringkatan itu dipublikasikan pada September 2025.
Rosan menambahkan peringkat yang diperoleh Danantara itu sama dengan sovereign rating Republik Indonesia di level BBB dengan outlook stabil atau investment grade.
“Kami in the process untuk dapat rating dari S&P dan Moody’s sehingga ini memberikan kepercayaan lebih bahwa Danantara ini risikonya sangat terukur, terstruktur dan ini memberikan hal yang sangat positif bagi Danantara,” paparnya, Jumat (13/2/2026)
Sebelumnya, Moody’s Ratings menilai pembentukan sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia, Danantara, menimbulkan ketidakpastian baru terkait sumber pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi pemerintah.
Faktor tersebut turut menjadi salah satu pertimbangan Moody’s mengubah outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meski tetap mempertahankan peringkat kredit di level Baa2.
Dalam laporan resminya, Moody’s menyoroti kewenangan Danantara yang sangat besar atas aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan nilai lebih dari US$900 miliar atau sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia pada 2025.
“Koordinasi dan kohesi kebijakan yang belum sepenuhnya jelas terkait mandat Danantara menimbulkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan serta potensi kewajiban kontinjensi bagi pemerintah,” tulis Moody’s dikutip Jumat (6/2/2026).
Moody’s menilai, kewenangan Danantara atas kebijakan dividen BUMN berpotensi menekan kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah.
Dividen BUMN selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan utama, termasuk bagi perbankan BUMN yang pada 2025 tercatat telah meningkatkan pembayaran dividen.
Tekanan tersebut dinilai dapat berdampak pada profil keuangan BUMN apabila tidak diimbangi dengan tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.
Lembaga pemeringkat itu juga mencatat, meskipun Danantara masih berada pada tahap awal pengembangan dan pemerintah telah menetapkan kerangka hukum serta kelembagaan melalui berbagai instrumen legislasi, sejumlah pertanyaan mendasar masih belum terjawab.
Di antaranya terkait prioritas investasi, mekanisme manajemen risiko, serta hubungan regulasi antara Danantara, BUMN, dan otoritas terkait.
