Bisnis.com, PALEMBANG – PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Plaju menggelar kegiatan Legal Preventive Program sebagai bentuk komitmen memperkuat tata kelola perusahaan dan mitigasi risiko hukum melalui sinergi dan kolaborasi bersama Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan (Kejati Sumsel).
Kegiatan ini menghadirkan Kepala Kejati Sumsel Ketut Sumedana beserta jajaran dalam sesi sharing mengenai penerapan business judgment rule (BJR) di lingkungan Pertamina Group.
Melalui program ini, perusahaan menegaskan pentingnya penguatan pemahaman aspek hukum dalam setiap proses pengambilan keputusan bisnis, agar tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan regulasi, serta manajemen risiko yang terukur.
Pjs. General Manager Kilang Pertamina Plaju, Asrinur, menyampaikan bahwa penguatan literasi hukum bagi pimpinan dan perwira Pertamina merupakan bagian strategis dalam menjaga keberlanjutan operasional dan integritas perusahaan.
“Kami ingin memastikan setiap pimpinan dan perwira Pertamina memiliki pemahaman yang komprehensif terkait koridor hukum dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, setiap langkah strategis perusahaan tetap berada dalam prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan,” ujar Asrinur dalam keterangan pers.
Dalam sesi sharing tersebut, Kejati Sumsel menjelaskan bahwa BJR merupakan prinsip hukum yang memberikan perlindungan kepada pengurus perusahaan sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik, berbasis informasi yang memadai, serta tanpa konflik kepentingan.
Baca Juga
- Eksistensi Kilang Pertamina Dorong Kemandirian Hilirisasi Petrokimia
- Pertamina Lepas 38 Anak Usahanya Tahun Ini, Rumah Sakit hingga Maskapai
- Pusri dan Kejati Sumsel Perkuat Sinergi Perdata dan Tata Usaha Negara
Pemahaman atas batasan dan elemen BJR menjadi krusial agar proses bisnis tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek kepatuhan hukum.
Melalui kolaborasi ini, Kilang Pertamina Plaju menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya sadar risiko, memperkuat transparansi, serta meningkatkan pengawasan internal sebagai langkah preventif terhadap potensi risiko hukum.
Sinergi antara korporasi dan aparat penegak hukum ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem bisnis yang sehat dan akuntabel.
Dengan kolaborasi yang solid dan komunikasi yang terbuka, Kilang Pertamina Plaju optimistis dapat terus menghadirkan operasional yang andal, aman, dan memberikan kontribusi berkelanjutan bagi masyarakat serta negara.
