Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mendorong negara-negara anggota D8 untuk memberikan dukungan ekonomi bagi Palestina dan memberikan sanksi bagi penjajah yang menyerang rakyatnya.
"Jika kita ingin membantu rakyat Palestina, kita harus membantu mereka dengan memberikan bantuan ekonomi, serta menjatuhkan sanksi ekonomi kepada para penjajah yang menyerang rakyat Palestina yang tertindas," kata Boroujerdi dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Jumat.
Pernyataan itu dia sampaikan untuk menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan upaya yang dapat dilakukan oleh negara-negara anggota D8 untuk memberikan dukungan yang berarti bagi perjuangan rakyat Palestina.
Pernyataan itu juga disampaikan menjelang KTT D8, di mana Indonesia, yang menjadi tuan rumah KTT tahun ini, akan menyambut kehadiran para pemimpin dari negara anggota D8, yaitu Iran, Turki, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Nigeria, dan Azerbaijan, dalam pertemuan puncak yang akan diselenggarakan pada April.
Terkait krisis di Palestina, Boroujerdi mengatakan dirinya tidak yakin apakah mengakui rezim zionis Israel sebagai sebuah negara dapat benar-benar membantu mewujudkan perdamaian bagi rakyat Palestina.
Dia menegaskan bahwa saat ini lebih dari 75 ribu orang telah tewas akibat penjajahan Israel, di mana sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan.
Serangan Israel tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hak asasi rakyat Palestina yang hingga kini masih berlangsung dan disaksikan oleh masyarakat internasional.
Untuk itu, menurut dia, bantuan paling konkret yang dapat diberikan bagi rakyat Palestina adalah bantuan ekonomi dan pemberian sanksi kepada Israel dan negara-negara lain yang telah mendukungnya.
"Jika ada negara yang ingin membantu Palestina, jika kita memutuskan untuk berdamai, karena salah satu pihak dalam gagasan perdamaian ini tidak percaya pada perdamaian dalam bentuk apa pun, maka hal itu tidak akan terjadi," katanya.
"Jadi, jika Anda menginginkan perdamaian terwujud di wilayah tersebut, Anda harus menekan rezim zionis Israel untuk berhenti menduduki tanah Palestina, berhenti menyerang tanah tersebut, dan berhenti menyerang negara lain, negara-negara tetangga lainnya," katanya menegaskan.
Untuk mewujudkan perdamaian bagi rakyat Palestina, perlu ada upaya untuk menghentikan standar ganda dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dan HAM.
"Mengapa demokrasi, hak asasi manusia, dan dunia seperti ini baik untuk seluruh dunia, tetapi tidak untuk Palestina? Kita harus meninggalkan standar ganda semacam ini. Jika demokrasi itu baik, maka itu juga baik untuk rakyat Palestina," katanya.
Menurutnya, perlu ada dukungan bagi rakyat Palestina untuk memilih dan menentukan nasib mereka sendiri, terlepas dari latar belakang agama yang dianut warganya dan ras mereka berasal.
"Seluruh warga Palestina, dari berbagai latar belakang agama, bersatu, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dan apa pun yang mereka pilih, semua orang, termasuk kami, harus menerimanya," katanya.
Iran percaya bahwa satu-satunya cara untuk membantu rakyat Palestina adalah dengan menyingkirkan standar ganda dan mewujudkan demokrasi yang sejati di Palestina, serta memberikan kepedulian nyata terhadap hak asasi rakyat Palestina.
Baca juga: RI dorong ekspansi QRIS ke negara D-8, Mesir dan Turki jadi target
Baca juga: Dubes Iran: Pengurangan tarif dapat atasi hambatan dagang negara D8
Baca juga: Kemlu: Keketuaan D-8 Indonesia fokus pada lima agenda prioritas
"Jika kita ingin membantu rakyat Palestina, kita harus membantu mereka dengan memberikan bantuan ekonomi, serta menjatuhkan sanksi ekonomi kepada para penjajah yang menyerang rakyat Palestina yang tertindas," kata Boroujerdi dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Jumat.
Pernyataan itu dia sampaikan untuk menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan upaya yang dapat dilakukan oleh negara-negara anggota D8 untuk memberikan dukungan yang berarti bagi perjuangan rakyat Palestina.
Pernyataan itu juga disampaikan menjelang KTT D8, di mana Indonesia, yang menjadi tuan rumah KTT tahun ini, akan menyambut kehadiran para pemimpin dari negara anggota D8, yaitu Iran, Turki, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Nigeria, dan Azerbaijan, dalam pertemuan puncak yang akan diselenggarakan pada April.
Terkait krisis di Palestina, Boroujerdi mengatakan dirinya tidak yakin apakah mengakui rezim zionis Israel sebagai sebuah negara dapat benar-benar membantu mewujudkan perdamaian bagi rakyat Palestina.
Dia menegaskan bahwa saat ini lebih dari 75 ribu orang telah tewas akibat penjajahan Israel, di mana sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan.
Serangan Israel tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hak asasi rakyat Palestina yang hingga kini masih berlangsung dan disaksikan oleh masyarakat internasional.
Untuk itu, menurut dia, bantuan paling konkret yang dapat diberikan bagi rakyat Palestina adalah bantuan ekonomi dan pemberian sanksi kepada Israel dan negara-negara lain yang telah mendukungnya.
"Jika ada negara yang ingin membantu Palestina, jika kita memutuskan untuk berdamai, karena salah satu pihak dalam gagasan perdamaian ini tidak percaya pada perdamaian dalam bentuk apa pun, maka hal itu tidak akan terjadi," katanya.
"Jadi, jika Anda menginginkan perdamaian terwujud di wilayah tersebut, Anda harus menekan rezim zionis Israel untuk berhenti menduduki tanah Palestina, berhenti menyerang tanah tersebut, dan berhenti menyerang negara lain, negara-negara tetangga lainnya," katanya menegaskan.
Untuk mewujudkan perdamaian bagi rakyat Palestina, perlu ada upaya untuk menghentikan standar ganda dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dan HAM.
"Mengapa demokrasi, hak asasi manusia, dan dunia seperti ini baik untuk seluruh dunia, tetapi tidak untuk Palestina? Kita harus meninggalkan standar ganda semacam ini. Jika demokrasi itu baik, maka itu juga baik untuk rakyat Palestina," katanya.
Menurutnya, perlu ada dukungan bagi rakyat Palestina untuk memilih dan menentukan nasib mereka sendiri, terlepas dari latar belakang agama yang dianut warganya dan ras mereka berasal.
"Seluruh warga Palestina, dari berbagai latar belakang agama, bersatu, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dan apa pun yang mereka pilih, semua orang, termasuk kami, harus menerimanya," katanya.
Iran percaya bahwa satu-satunya cara untuk membantu rakyat Palestina adalah dengan menyingkirkan standar ganda dan mewujudkan demokrasi yang sejati di Palestina, serta memberikan kepedulian nyata terhadap hak asasi rakyat Palestina.
Baca juga: RI dorong ekspansi QRIS ke negara D-8, Mesir dan Turki jadi target
Baca juga: Dubes Iran: Pengurangan tarif dapat atasi hambatan dagang negara D8
Baca juga: Kemlu: Keketuaan D-8 Indonesia fokus pada lima agenda prioritas
