JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan hanya ingin menjadi calon anggota legislatif atau caleg dari kampung halamannya di Papua pada Pemilu 2029. Ia tak ingin seperti ketua umum partai politik lainnya yang berambisi mengejar posisi prestisius lain di luar anggota legislatif saat pemilu. Bahlil juga mendorong kader Golkar yang duduk di kabinet untuk ikut bertarung dalam pemilu sebagai bagian dari upaya membesarkan partai.
Bahlil dalam acara ”Pengukuhan Akademi Partai Golkar dan Sarasehan Pengaderan’ di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (13/2/2026) malam, mengatakan, target utama Golkar pada Pemilu 2029 adalah menambah perolehan kursi di DPR. Saat ini, Golkar memiliki 102 kursi dan baru kembali mengalami kenaikan setelah tren penurunan dalam beberapa pemilu sebelumnya.
“Target kita enggak usah muluk-muluk. Target kita nambah kursi. Sekarang 102 kursi. Setelah itu turun terus, turun terus. Ini baru naik lagi,” ujar Bahlil, disambut tepuk tangan para kader Golkar.
Menurut Bahlil, ukuran keberhasilan seorang ketua umum partai ialah kemampuan menaikkan perolehan suara dan kursi di pemilu. Untuk mewujudkannya, ia pun menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2029.
“Jadi, saya jujur saja karena untuk itu, saya caleg. Eh wartawan, kamu jangan tanya-tanya saya mau apa lagi ya. Caleg, ya. Jangan kamu bikin seperti ketum partai lain, mau jadi ini, jadi ini. Enggak. Saya caleg,” ujarnya.
Eh wartawan, kamu jangan tanya-tanya saya mau apa lagi ya. Caleg, ya. Jangan kamu bikin seperti ketum partai lain, mau jadi ini, jadi ini. Enggak. Saya caleg.
Meski tak disebutkan apa keinginan ketua umum partai lainnya, tetapi belakangan sudah muncul suara-suara dari sejumlah elite partai agar ketua umumnya maju di pemilihan presiden.
Elite di Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, mendorong ketua umumnya, Zulkifli Hasan menjadi calon wakil presiden mendamping Prabowo Subianto yang diwacanakan diusung kembali oleh PAN. Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga disinyalir mengejar kursi cawapres setelah menyatakan dukungan agar Prabowo bisa menjadi presiden dua periode melalui Pemilu 2029.
Adapun mengenai keputusannya menjadi caleg dari Papua karena wilayah di timur Indonesia itu merupakan kampung halamannya. Selain itu, Golkar disebutnya belum memiliki kursi di Papua. Keputusan untuk berkontestasi di pemilu pun disebutnya sebagai bentuk sikap petarung politik yang turun langsung ke lapangan.
“Kalau petarung, ya turun bermain di lapangan, jangan cuma omon-omon,” katanya.
Selain itu, Bahlil menyatakan akan mewajibkan kader Golkar yang menjabat sebagai menteri atau wakil menteri di Kabinet Merah Putih untuk ikut maju sebagai caleg. Menurut dia, kader yang ingin posisi strategis harus ikut bekerja membesarkan partai melalui kontestasi elektoral.
“Caleg enggak (mau), (tetapi menjadi) menteri mau. Gimana coba? Enggak bisa. Harus kerja dong. Enggak ada jatah-jatahan. Saya enggak perlu 'caleg tapi jatah saya A, jatah saya B.' Hmm. Sorry ye. Enggak ada. Jadi sekarang orientasi kita, kita kerja semua,” ujarnya.
Ia juga menegaskan prinsip PDLT, yakni Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela, akan menjadi dasar prioritas kader di internal partai. Menurut dia, kader yang menunjukkan kinerja baik akan diprioritaskan dalam struktur dan jabatan politik.
“Itu baru bisa kita survive, itu baru kita bisa kompak,” kata Bahlil.
Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, Golkar kini telah menetapkan empat fatsun atau etika politik yang harus diperhatikan seluruh kader. Pertama, sebagai fraksi partai politik di DPR yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, seluruh kebijakan fraksi harus sejalan dan mendukung Asta Cita.
"Kami juga ingin menyatakan pada kesempatan kali ini, jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah. Kita sudah membangun satu koalisi dan kita mendorong sebenarnya agar terjadi koalisi permanen," ujar Sarmuji.
Sebelumnya, ide membentuk koalisi permanen diembuskan Bahlil kepada Presiden Prabowo saat acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Ke-61 Partai Golkar, 5 Desember 2025 lalu. Urgensi pembentukan koalisi permanen, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, agar tercipta stabilitas politik selama pemerintahan Prabowo.
Sarmuji mengungkapkan, gagasan pembentukan koalisi permanen sebenarnya telah dibicarakan lintas, terutama dengan Partai Gerindra. Ia mengatakan, Golkar sudah menyampaikan pentingnya koalisi permanen karena perjalanan politik hingga 2029 dan seterusnya tidak akan berjalan mulus.
"Kepada Gerindra sudah pasti kami pernah bicarakan tentang pentingnya koalisi permanen. Koalisi permanen itu penting karena sebagai sebuah rentetan waktu jalan politik mulai sekarang sampai 2029 dan seterusnya, itu pasti tidak mulus," tuturnya.
Ia menambahkan, jangka waktu koalisi permanen masih bisa dibahas lebih lanjut. "Nanti kalau sudah sepakat tentang koalisi permanen, jangka waktunya bisa kita bicarakan, apakah lima tahun penuh ini, atau bisa juga berdimensi jangka panjang. Nah, itu lah perlunya pembicaraan-pembicaraan yang intensif membangun komunikasi di antara sesama partai," ucapnya.
Selain Gerindra, Sarmuji enggan mengungkapkan partai lain yang telah diajak berdiskusi terkait koalisi permanen. Namun, ia menyebut ada sejumlah partai yang telah menunjukkan sinyal persetujuan.
“Ya ada lah yang kira-kira sudah menampakkan sinyal setuju itu sudah ada sebenarnya. Jangan ditebak, sudah bisa ditebak-tebak ya. Ada beberapa partai lain yang mulai menunjukkan tanda-tanda setuju tentang koalisi permanen,” ujarnya.
Sarmuji berharap, dengan terbentuknya koalisi permanen, koalisi pendukung pemerintah tetap solid dalam suka dan duka, baik saat pemerintah mengeluarkan kebijakan populer maupun tidak populer.
Ia menyadari, tidak semua kebijakan disukai publik. Ada kebijakan yang populer dan mudah diterima masyarakat, tetapi ada pula kebijakan yang kurang populer meski sebenarnya bermanfaat bagi rakyat. Karena itu, kebijakan semacam itu perlu dijelaskan dengan pendekatan komunikasi yang tepat.
"Dalam posisi yang semacam itu, perlu koalisi yang kuat ya. Tidak hanya semata-mata pada waktu suka, tetapi kadang-kadang dalam keadaan duka sekalipun, dalam keadaan yang barangkali masih memerlukan dukungan, Golkar tidak akan pernah lari dari kesepakatan koalisi. Jadi, kami dorong koalisi permanen," tegasnya.
Fatsun kedua, lanjut Sarmuji, adalah larangan menyerang sesama kader. Ia menyebut, Golkar memiliki cukup banyak perwakilan di Kabinet Merah Putih, yakni delapan menteri, tiga wakil menteri, serta satu Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
"Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan di antara kawan sendiri, tolong kasih masukkan sebelum rapat dimulai. Agar sesama kawan sendiri, jangan sampai jeruk makan jeruk," tuturnya.
Adapun fatsun ketiga tidak mempersoalkan keputusan yang sudah ditetapkan negara. Golkar hanya dapat memberikan masukan dan menyampaikan evaluasi. Misalnya, terkait program makan bergizi gratis. Apabila masih terdapat sejumlah kelemahan, Golkar berkewajiban menyempurnakan program tersebut melalui masukan yang disampaikan kepada menteri terkait, sekaligus memberikan kontribusi bagi penyempurnaan program. "Tetapi jangan sampai menyerang apa yang sudah diputuskan oleh negara dan sedang berjalan," ujarnya.
Fatsun keempat, jangan mengubah sesuatu yang sudah diputuskan oleh koalisi. Namun, Sarmuji tidak membeberkan lebih lanjut detail mengenai hal tersebut.
