Laporan Global Cybersecurity Outlook 2026 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF) mengungkapkan bahwa jurang antara organisasi yang memiliki pertahanan siber tangguh dengan mereka yang rentan kini berada pada titik kritis.
Salah satu temuan paling mencolok dalam laporan tahun ini adalah tingkat kekurangan tenaga ahli siber yang sangat parah di wilayah tertentu. Benua Afrika, khususnya Afrika Sub-Sahara (70%), serta wilayah Amerika Latin dan Karibia (69%), melaporkan kesulitan luar biasa dalam mendapatkan bakat keamanan siber yang kompeten.
Kekurangan ini bukan sekadar isu lapangan kerja, melainkan ancaman bagi stabilitas ekonomi regional. Tanpa tenaga ahli yang cukup untuk mengelola sistem keamanan, organisasi di wilayah ini menjadi sasaran empuk bagi penjahat siber internasional, yang pada gilirannya dapat mengganggu rantai pasok global yang saling terhubung.
Laporan tersebut juga menyoroti jurang ketahanan berdasarkan ukuran organisasi. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan perusahaan raksasa. Data menunjukkan bahwa organisasi kecil dua kali lebih mungkin memiliki tingkat ketahanan siber yang tidak memadai dibandingkan organisasi besar.
Kurangnya anggaran, akses terbatas ke teknologi keamanan terbaru, dan ketiadaan staf khusus menjadikan UKM sebagai titik lemah dalam ekosistem bisnis global. Mengingat banyak perusahaan besar bergantung pada pemasok kecil dalam rantai pasok mereka, kerentanan pada satu UKM dapat menjadi pintu masuk bagi peretas untuk menyusup ke jaringan korporat yang lebih besar.
Ketidaksetaraan ini juga terlihat nyata antara sektor swasta dan sektor publik. Meskipun pemerintah memegang data sensitif warga negara dan mengelola infrastruktur kritis, tingkat kesiapan mereka mengkhawatirkan. Sebanyak 23% organisasi sektor publik melaporkan bahwa mereka memiliki kemampuan ketahanan siber yang tidak mencukupi, dibandingkan dengan hanya 11% di sektor swasta.
Jurang ini sebagian disebabkan oleh proses birokrasi yang lambat dalam mengadopsi teknologi baru serta keterbatasan anggaran pemerintah yang sering kali tidak sebanding dengan investasi besar-besaran di sektor swasta.
Laporan WEF menekankan bahwa ketidaksetaraan siber bukan sekadar masalah lokal, melainkan risiko sistemik global. "Kita tidak bisa membangun dunia digital yang aman jika hanya segelintir organisasi yang mampu bertahan," tulis laporan tersebut.
Sebagai solusi, WEF menyerukan kolaborasi publik-swasta yang lebih erat untuk mentransfer pengetahuan dan teknologi ke wilayah serta sektor yang paling membutuhkan. Jika jurang ini tidak segera dijembatani, tahun 2026 bisa menjadi titik di mana ekonomi digital dunia terbelah menjadi dua: mereka yang aman dan mereka yang terus-menerus menjadi korban eksploitasi siber.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MMI)
