Minnesota: Seorang hakim federal Amerika Serikat (AS) memerintahkan US Immigration and Customs Enforcement (ICE) untuk memastikan para tahanan imigrasi di Minnesota memperoleh akses kepada pengacara mereka.
Putusan itu dikeluarkan setelah pengadilan menemukan bahwa lembaga tersebut telah menghalangi ribuan orang untuk bertemu kuasa hukum selama lonjakan operasi penegakan baru-baru ini.
Hakim Distrik AS Nancy Brasel, yang diangkat oleh Presiden Donald Trump pada masa jabatan pertamanya, menyatakan bahwa praktik ICE dalam Operasi Metro Surge termasuk kebijakan memindahkan tahanan secara cepat ke luar Minnesota dan membatasi panggilan telepon “hampir sepenuhnya memadamkan akses seorang tahanan terhadap penasihat hukum.”
Keputusan awal itu dikeluarkan dalam gugatan perwakilan kelompok yang diajukan atas nama para tahanan pada 27 Januari. Perintah tersebut berlaku selama 14 hari sembari proses hukum berlanjut.
Pengadilan memerintahkan pemerintah untuk menghentikan pemindahan cepat tahanan ke luar negara bagian serta mengizinkan pertemuan langsung antara pengacara dan klien, termasuk panggilan telepon pribadi.
Sengketa Akses Hukum Tahanan Dilansir dari AsiaOne, Jumat, 13 Februari 2026, juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyatakan bahwa para tahanan memiliki akses ke telepon untuk menghubungi keluarga dan pengacara, serta membantah adanya “kelebihan kapasitas” di gedung federal Minneapolis tempat para tahanan diproses.
Organisasi nirlaba Democracy Forward, yang mengajukan gugatan tersebut, menegaskan bahwa hak atas pengacara di Amerika Serikat bukanlah sesuatu yang “opsional.”
“DHS telah menahan orang-orang di gedung yang tidak pernah dimaksudkan untuk penahanan jangka panjang, membelenggu mereka, secara diam-diam memindahkan mereka ke luar negara bagian dan menghalangi akses terhadap penasihat hukum serta pengawasan dalam upaya yang disengaja untuk menghindari akuntabilitas,” kata Presiden Democracy Forward, Skye Perryman.
Menurut putusan tersebut, ICE tidak membantah bahwa para tahanan memiliki hak konstitusional atas penasihat hukum dan menyatakan tidak memiliki kebijakan untuk mencegah mereka bertemu pengacara. Namun, dalam praktiknya, lembaga itu menciptakan kondisi yang mengisolasi ribuan orang dari kuasa hukum mereka, kata Brasel.
Pengadilan menilai para penggugat yang merupakan tahanan nonwarga negara telah menyampaikan bukti yang rinci dan substansial mengenai kondisi penahanan mereka. Bukti itu bertentangan dengan penjelasan ICE yang dinilai “sangat minim” terkait kebijakan serta klaim kekurangan sumber daya untuk menyediakan akses hukum.
“Para tergugat mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk mengirim ribuan agen ke Minnesota, menahan ribuan orang, dan menempatkan mereka di fasilitas mereka,” ujar Brasel dalam putusannya.
Ia menambahkan, “Para tergugat tidak dapat tiba-tiba kekurangan sumber daya ketika menyangkut perlindungan hak konstitusional para tahanan.”
Keterbatasan Akses Hukum Tahanan Sebagian besar tahanan awalnya ditempatkan di Gedung Federal Bishop Henry Whipple di Minneapolis, namun banyak di antaranya segera dipindahkan ke luar negara bagian tanpa pemberitahuan, sehingga pengacara tidak dapat menghubungi mereka. Dalam beberapa kasus, pemindahan dilakukan begitu cepat dan berulang sehingga ICE kehilangan jejak lokasi tahanan.
Meskipun sebagian besar tahanan diberi akses telepon, pengadilan menyatakan hal itu belum memadai untuk menjamin representasi hukum yang layak.
ICE juga tidak selalu memberikan nama atau nomor telepon pengacara ketika diminta, dan panggilan sering dilakukan di area terbuka yang memungkinkan petugas maupun tahanan lain mendengarkan percakapan.
Dalam salah satu kasus yang diangkat dalam gugatan, seorang pencari suaka berusia 20 tahun yang memiliki izin kerja dari pemerintah dipindahkan ke pusat penahanan tempat dua telepon genggam sederhana harus digunakan bersama oleh 72 tahanan dalam satu sel.
Setiap orang hanya diberi waktu maksimal dua menit untuk menelepon. Tahanan tersebut dibebaskan setelah 18 hari, meskipun ada perintah pengadilan yang mewajibkan pembebasannya setelah lima hari.
Selama masa penahanan, ia dipindahkan terlebih dahulu ke Texas, lalu ke New Mexico sebelum akhirnya kembali ke Minnesota. Menurut putusan pengadilan, petugas ICE tidak pernah menjelaskan alasan penahanan maupun pembebasannya.
Hakim AS Temukan ICE Halangi Akses Hukum Tahanan Minnesota
