RI Target Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Tiba Sebelum 5 Oktober 2026, Masih Negosiasi Hibah dari Italia

JAKARTA, DISWAY.ID - Indonesia semakin dekat untuk memiliki kapal induk pertama dalam sejarah TNI Angkatan Laut (TNI AL).

Kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi (C 551) eks Angkatan Laut Italia ditargetkan tiba di Tanah Air sebelum peringatan HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan harapan tersebut dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Menurut KSAL Muhammad Ali, proses akuisisi kapal tersebut masih berlangsung melalui negosiasi antara Kementerian Pertahanan RI dengan galangan kapal Fincantieri (produsen asli) serta Angkatan Laut Italia.

BACA JUGA:Kemenhaj Percepat Visa Haji 2026, Integrasikan SISKOHAT dan Platform Nusuk

Belum ada kontrak formal yang ditandatangani, namun Kemhan RI menegaskan kapal ini akan diterima sebagai hibah dari Pemerintah Italia, bukan pembelian langsung.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengonfirmasi informasi tersebut.

"Dalam konteks hibah ini, tidak ada biaya pembelian kapal. Pemerintah RI hanya menyiapkan anggaran untuk retrofit, penyesuaian sistem, serta biaya operasional selama proses penyerahan dan adaptasi kebutuhan TNI AL," jelasnya melalui keterangan tertulisnya.

Kapal Giuseppe Garibaldi, yang telah dinonaktifkan oleh Italia pada Oktober 2024 setelah hampir 40 tahun bertugas, dalam kondisi baik dengan estimasi umur operasional tersisa 15-20 tahun menurut Fincantieri.

BACA JUGA:Polda Banten Luncurkan 76 Titik SPPG, Targetkan 228.313 Penerima Manfaat

Kapal ini memiliki panjang 180,2 meter, displacement sekitar 13.850 ton, dan mampu mengangkut hingga 16 helikopter (termasuk AV-8B Harrier atau helikopter modern) serta pesawat V/STOL.

TNI AL telah mempersiapkan personel awak kapal sejak dini, termasuk pelatihan khusus untuk operasi kapal induk.

Kapal ini diharapkan memperkuat kemampuan proyeksi kekuatan maritim Indonesia di wilayah kepulauan luas, pengawasan Selat Malaka, bantuan kemanusiaan (OMSP), serta operasi militer selain perang seperti respons bencana.

Sebelumnya, pemerintah telah menyetujui plafon pinjaman luar negeri hingga US$450 juta untuk akuisisi kapal induk beserta peralatan pendukung seperti helikopter transportasi dan utilitas. Namun, dengan skema hibah, fokus anggaran bergeser ke modernisasi dan operasional.

BACA JUGA:Bahlil: Pemerintah Komitmen Jaga Ketersediaan Energi untuk Generasi Anak Cucu