Gelombang kabar duka dari jalur pendakian, seperti yang terjadi di Gunung Rinjani dan sejumlah gunung lainnya di tanah air, kembali mengingatkan publik akan pentingnya keselamatan di alam bebas. Tragedi dan insiden ini dengan cepat menjadi viral di media sosial, memunculkan simpati luas dan dorongan publik untuk segera bertindak. Namun, di balik keprihatinan tersebut ada pola yang patut dicermati, yaitu kebijakan sering kali baru bergerak ketika viralitas telah menciptakan tekanan sosial.
Fenomena ini menggambarkan reactive policy syndrome, yaitu situasi di mana kebijakan lahir lebih karena desakan emosional masyarakat ketimbang perencanaan strategis berbasis data (McConnell, 2010). Viralitas memang mampu menciptakan kesadaran instan, namun tidak selalu diikuti oleh kebijakan yang sistemik dan berkelanjutan. Padahal, keselamatan pendaki tidak dapat ditangani dengan pendekatan jangka pendek atau insidental semata.
Kesadaran akan risiko pendakian perlu ditumbuhkan sejak awal, baik di kalangan pendaki pemula maupun yang berpengalaman. Edukasi tentang cuaca, medan, logistik, serta kesiapan fisik dan mental harus menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pendakian. Sayangnya, pendekatan edukatif ini masih minim dijadikan kebijakan wajib. Tanpa kesadaran yang dibangun sejak hulu, insiden demi insiden berisiko terulang meskipun infrastruktur fisik terus ditingkatkan.
Karena itu, kebijakan keselamatan perlu melampaui aspek teknis dan administratif. Diperlukan sistem yang menyeluruh, mulai dari pendaftaran daring, pemeriksaan kesiapan pendaki, pelaporan jalur, hingga integrasi sistem pelacakan digital dan peringatan dini. Penelitian menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan yang efektif membutuhkan lingkungan institusional yang mendukung penggunaan data dan bukti ilmiah secara sistematis (Jackson et al., 2020). Tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, kebijakan cenderung bersifat responsif sesaat, tanpa tindak lanjut berkelanjutan.
Pengalaman Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berharga: jejaring aktor dan kolaborasi lintas lembaga yang berbasis data mampu membentuk sistem kebijakan yang tangguh di tengah krisis (Miftah et al., 2024). Pendekatan serupa relevan diterapkan di kawasan pendakian, yang juga menghadapi risiko dinamis dan menuntut respons cepat serta terkoordinasi.
Transformasi digital juga menjadi pilar penting dalam penguatan kebijakan keselamatan. Sistem informasi daring, pelacakan GPS, dan kanal pelaporan insiden dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan respons darurat. Dengan kata lain, pemanfaatan teknologi dalam sektor pariwisata di Indonesia membuka peluang untuk membangun sistem tata kelola yang lebih adaptif dan partisipatif (Nanda et al., 2023).
Namun, teknologi hanya akan efektif jika diiringi oleh kesadaran pendaki dan keberpihakan kebijakan pada keselamatan sebagai nilai utama. Pemerintah daerah, pengelola kawasan konservasi, komunitas pendaki, dan pelaku wisata perlu membangun sinergi kebijakan yang berpihak pada nyawa manusia, bukan hanya pada angka kunjungan. Dengan begitu, keselamatan tidak lagi menjadi “isu yang hanya mencuat saat viral”, tetapi menjadi bagian integral dari visi pembangunan wisata alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Kini saatnya bergerak dari reaktif ke preventif. Dari sekadar respons terhadap viralitas, menuju kesadaran dan kebijakan yang berpijak pada data, edukasi, dan komitmen bersama. Karena menjaga keselamatan pendaki bukan soal tren sesaat, melainkan tanggung jawab jangka panjang.
