Seorang pejabat di Korea Selatan dipecat dari partai usai pernyataan kontroversial terkait solusi tingkat kelahiran rendah di negaranya. Dia menyebut, Korsel bisa mengatasi masalah pelik tersebut dengan “mengimpor” perempuan dari negara-negara lain.
Dikutip dari Independent, dalam pertemuan balai kota di Jindo County, Provinsi Jeolla Selatan, pekan lalu, Bupati Jindo County Kim Hee Soo menyarankan Pemerintah Korsel untuk “mengimpor” perempuan-perempuan yang belum menikah dari Sri Lanka atau Vietnam. Para perempuan itu nantinya bisa dinikahkan dengan pria-pria muda Korsel yang tinggal di daerah perdesaan.
Menurut Kim Hee Soo, ini bisa menjadi langkah untuk mengatasi angka kelahiran yang terus menurun di Korsel. Pernyataan tersebut pun langsung memicu protes dari banyak warga, termasuk protes secara diplomatis dari Vietnam. Kedutaan Besar Vietnam di Seoul mengeluarkan pernyataan resmi, mengecam ucapan Kim Hee Soo tersebut.
“Ucapan tersebut bukan sekadar soal ekspresi, melainkan soal nilai-nilai dan perilaku terhadap perempuan imigran dan kelompok minoritas,” tegas Kedutaan Vietnam, sebagaimana dilansir Independent.
Kim Hee Soo pun melayangkan permintaan maaf atas pernyataan tersebut kepada rakyat Vietnam dan Sri Lanka. Dia mengatakan, penggunaan kata “impor” merendahkan derajat mereka sebagai manusia. Pemerintah Provinsi Jeolla Selatan ikut turun tangan dan meminta maaf atas pernyataan Kim Hee Soo itu.
Buntut dari pernyataan tersebut, Kim Hee Soo dipecat dari partainya, Partai Demokrat.
Korea Selatan menjadi negara dengan angka kelahiran terendah di dunia. Saat ini, tingkat kelahiran berada di angka 0,75 anak per perempuan, jauh di bawah tingkat standar 2,1 anak per perempuan untuk mempertahankan jumlah populasi.
Meskipun sudah mengalami sedikit peningkatan, angka ini masih mengancam pertumbuhan populasi Korsel. Dengan level ini, jumlah populasi Korsel—saat ini berada di angka 50 juta penduduk—bisa menurun hingga setengahnya dalam waktu 60 tahun ke depan.
Dikutip dari CNN, Pemerintah Korsel telah mengarahkan anggaran untuk menaikkan angka kelahiran. Inisiatif-inisiatif pun dicanangkan pemerintah seperti subsidi untuk pasangan muda dan bantuan dana lainnya. Namun, banyak pasangan yang merasa bahwa di masa sekarang, membesarkan anak sangatlah sulit.
“Setelah saya hamil, saya berhenti bekerja. Saya tidak mendapatkan dukungan yang cukup di pekerjaan saya. Ketika ada perempuan yang hamil, mereka memilih berhenti bekerja,” ucap perempuan 31 tahun bernama Yun So-yeon, dilansir CNN.
Tak hanya itu, masalah pelik seperti meroketnya biaya hidup, budaya kerja yang berat, sampai ketidaksetaraan gender dalam masyarakat juga menjadi tantangan besar untuk membesarkan anak.
