Ekonomi Indonesia pada 2026 ditargetkan bisa tumbuh 5,4 persen. Geliat ekonomi kerakyatan bakal menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan Swasembada Pangan menjadi penggeraknya.
Pemerintah menargetkan 30.008 koperasi dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) selesai dibangun dan beroperasi pada 2026. Total serapan tenaga kerjanya diperkirakan 1,6 juta orang.
Pemerintah juga akan menambah 33.670 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini. Tahun lalu, pemerintah telah membangun dan mengoperasikan 32.000 SPPG.
Adapun terkait program Swasembada Pangan, pemerintah akan menjaga kelanjutan swasembada beras pada tahun ini. Pemerintah juga sudah memulai meremajakan tanaman tebu serta menggulirkan perluasan penanaman bawang putih dan hilirisasi ayam.
Desa harus menjadi pusat pertumbuhan. Jika ekonomi desa kuat, ekonomi nasional akan semakin kokoh.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Jumat (13/2/2026), mengatakan, KDKMP dan MBG mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan, terutama di desa. Keduanya akan saling melengkapi satu sama lain menggeliatkan ekonomi desa.
KDKMP akan menampung hasil usaha rakyat di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Bekerja sama dengan Perum Bulog, koperasi tersebut akan membeli hasil usaha rakyat sesuai dengan harga pembelian pemerintah.
Ia melanjutkan, KDKMP juga menjadi pemasok SPPG program MBG. Dalam tata kelola SPPG, hanya pelaku usaha desa, seperti badan usaha milik desa, koperasi petani, peternak, nelayan, dan UMKM setempat, yang diperbolehkan menjadi pemasok.
”Dengan begitu, uang tetap berputar di desa. Petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM desa memiliki kepastian pasar produk-produk mereka. Rantai pasok pangan yang panjang juga terpangkas,” ujar menteri yang akrab dipanggil sebagai Zulhas itu dalam Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar secara hibrida di Jakarta.
Bahkan, Zulhas mengungkap, KDKMP di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, mampu menumbuhkan ekonomi desa berkisar 11-12 persen. Ini lantaran koperasi tersebut tidak hanya menyerap hasil pertanian, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, yakni sekitar 20 pekerja per koperasi.
”Desa harus menjadi pusat pertumbuhan. Jika ekonomi desa kuat, ekonomi nasional akan semakin kokoh,” ungkapnya.
Dalam forum itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menuturkan, BGN telah mencairkan dana Rp 32,1 triliun pada awal tahun ini untuk melanjutkan program MBG. Dana itu baru sebagian dari total dana program MBG tahun ini yang sebesar Rp 335 triliun.
Setiap SPPG akan mendapatkan dana rata-rata Rp 1 miliar per bulan. Sekitar 70 persen dana itu akan digunakan untuk membeli bahan baku, 20 persen untuk operasional dan gaji, serta 10 persen untuk insentif pihak yang membangun dan mengelola SPPG.
”Sebaran SPPG di setiap provinsi mencerminkan besarnya perputaran uang di daerah. Di Jawa Barat, misalnya, terdapat 5.295 SPPG yang beroperasi. Potensi perputaran dananya mencapai Rp 5,295 triliun per bulan,” tuturnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, program MBG turut berkontribusi terhadap ekonomi nasional pada 2025 yang tumbuh 5,11 persen secara tahunan. Pertumbuhan terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman serta subsektor peternakan.
Pada 2025, sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman tumbuh 7,41 persen secara tahunan. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 2,68 persen. Subsektor peternakan tumbuh 7,78 persen dan berkontribusi sebesar 2,68 persen terhadap PDB.
Di samping program KDKMP dan MBG, geliat ekonomi kerakyatan pada 2026 akan ditopang program Swasembada Pangan. Kementerian Pertanian (Kementan) bakal menjaga kelanjutan swasembada beras. Salah satunya dengan mencetak sawah baru seluas 400.000 hektar.
Kementan juga akan melanjutkan program bongkar ratun tanaman tebu seluas 100.000 hektar. Selain itu, Kementan telah menggulirkan program swasembada bawang putih yang bakal berpusat di Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.
Tak hanya itu, Kementan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dan PT Berdikari (Persero) sudah memulai hilirisasi ayam nasional senilai Rp 20 triliun. Fase I pembangunan peternakan ayam terintegrasi telah dimulai di Malang, Jawa Timur. Kemudian, akan disusul di Bone (Sulawesi Selatan), Gorontalo Utara (Gorontalo), Paser (Kalimantan Timur), Sumbawa (NTB), dan Lampung Selatan (Lampung).
Melalui proyek hilirisasi ayam terintegrasi itu, pemerintah memproyeksikan tambahan produksi 1,5 juta ton daging ayam dan 1 juta ton telur per tahun. Program tersebut diperkirakan menciptakan sekitar 1,46 juta lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan bruto peternak hingga Rp 81,5 triliun per tahun.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, terdapat dua langkah utama yang menjadi pilar percepatan swasembada pangan, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional menuju modern. Deregulasi, misalnya, dalam satu tahun terakhir, pemerintah menerbitkan 13 peraturan presiden di sektor pertanian.
Selain itu, pemerintah juga mencabut sekitar 500 regulasi kementerian/lembaga yang dinilai menghambat percepatan program pembangunan pertanian. Deregulasi itu mampu memangkas rantai birokrasi, mempercepat distribusi sarana produksi, dan menurunkan biaya produksi petani.
Menurut Amran, deregulasi yang paling signifikan terjadi pada tata kelola pupuk bersubsidi. Mekanisme distribusi pupuk bersubsidi yang melibatkan ratusan regulasi dan persetujuan berlapis lintas daerah kini alurnya tinggal dari Kementan ke PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga ke petani.
”Dampaknya, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume produksinya meningkat sekitar 700.000 ton tanpa tambahan beban anggaran negara,” katanya.
Melalui kebijakan harga pembelian pemerintah gabah kering panen di tingkat petani Rp 6.500 per kg, perputaran ekonomi di tingkat petani diperkirakan mencapai Rp 132 triliun per tahun.
Adapun perihal tranformasi pertanian, Amran menjelaskan, modernisasi pertanian memungkinkan efisiensi biaya tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat panen, dan mendorong indeks pertanaman dari satu menjadi tiga kali tanam per tahun. Efisiensi itu juga mampu menurunkan biaya produksi hingga 50 persen dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.
Transformasi tersebut juga diperkuat dengan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani Rp 6.500 per kg. Melalui kebijakan itu, perputaran ekonomi di tingkat petani diperkirakan mencapai Rp 132 triliun per tahun.
BPS mencatat, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 5,33 persen secara tahunan. Angka pertumbuhan sektor itu melonjak cukup signifikan dari 2024 yang hanya tumbuh 0,68 persen secara tahunan.
Pada 2025, sektor tersebut menjadi kontributor terbesar ketiga terhadap produk domestik bruto (PDB) 2025 menurut lapangan usaha, yakni sebesar 13,1 persen. Pertumbuhan sektor itu terutama ditopang subsektor tanaman pangan yang tumbuh 9,94 persen secara tahunan.
Hal itu tidak terlepas dari meningkatnya produksi beras dan jagung, perbaikan jaringan irigasi, subsidi pupuk, dan bantuan sarana parasarana. Pada 2025, produksi beras meningkat 13,29 persen secara tahunan menjadi 34,69 juta ton, sementara produksi jagung pipilan kering naik 6,74 persen secara tahunan menjadi 16,16 juta ton.
