Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp 335 triliun pada tahun 2026 ini.
Dadan mengatakan, anggaran tersebut terdiri dari anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp 268 triliun dan dana cadangan Rp 67 triliun yang langsung disalurkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Sehingga akan mencapai sekitar Rp 335 triliun dan jangan lupa bahwa 93 persen dari anggaran tersebut itu dialirkan oleh Badan Gizi melalui KPPN langsung ke setiap SPPG, di setiap provinsi, di kampung-kampung," ungkapnya saat Indonesia Economic Outlook 2026, dikutip Sabtu (14/2).
Dadan menjelaskan, masing-masing SPPG mendapatkan alokasi dana sekitar Rp 1 miliar setiap bulannya dan bisa digunakan untuk biaya bahan baku hingga tenaga kerja.
"Uang yang cair kepada mereka rata-rata setiap bulan itu hampir Rp 1 miliar di mana 70 persen digunakan untuk beli bahan baku, 20 persen digunakan untuk membiayai operasional termasuk gaji relawan dan 10 persen diberikan untuk insentif bagi mereka yang kemudian membangun SPPG di setiap lokasi," tutur Dadan.
Dengan begitu, lanjut Dadan, total perputaran uang dari program MBG sudah mencapai Rp 29 triliun dalam sebulan ke belakang. Dia mencontohkan di Provinsi Aceh saja terdapat 608 SPPG dan Jawa Barat 5295 SPPG.
Sepanjang awal tahun 2026 ini, BGN juga sudah mencairkan anggaran Rp 32,1 triliun, dengan alokasi 70 persen untuk bahan baku, 20 persen biaya operasional, dan 10 persen insentif. Menurut Dadan, tidak ada kementerian dan lembaga lain dengan belanja sebesar ini.
"Hari ini Badan Gizi sudah mencairkan Rp 32,1 triliun dan belum pernah ada sepanjang sejarah Republik ada sebuah kementerian yang sudah mencairkan Rp 32,1 triliun dalam waktu satu setengah bulan," ungkap Dadan.
Di sisi lain, dia juga menyebutkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa setiap Rp 1 anggaran yang dikeluarkan BGN dapat menumbuhkan ekonomi hingga 7 kali lipat
"Ini sama seperti prediksi World Bank di mana investasi terhadap nutrisi akan memberikan return 23 kalinya itu pun untuk jangka panjang, nah ini masih jangka pendek kita belum menghitung bagaimana anak sehat menjadi produktif 20 tahun ke depan," jelasnya.
Dadan menegaskan, belanja pemerintah untuk MBG meningkatkan permintaan atas bahan pangan, misalnya setiap SPPG membutuhkan 1,5 hektare kebun pisang, 32 kolam lele, 4 kandang dengan 4000 ayam petelur, dan 1 cold storage untuk 450 liter susu. Semua ini berhasil meningkatkan nilai tukar petani menjadi 125.
Tidak hanya dari sisi bahan pangan, dia juga menyebutkan MBG meningkatkan penjualan kendaraan bermotor sebagai operasional SPPG, salah satunya dari data PT Astra Honda Motor (AHM).
"Kita melihat angka penjualan motor mencapai 4,9 juta tahun 2025 dan ini terdongkrak oleh program MBG, kenapa? karena saya dapat laporan, di SPPG itu pegawainya sekarang 60 persen beli motor jadi kalau ada 50 orang, kali 60 persen artinya 30 orang beli motor, sehingga motornya naik," jelas Dadan.
Kenaikan permintaan juga terjadi pada salah satu merek mobil tertentu yang digunakan untuk mengantarkan ompreng MBG ke sekolah-sekolah. Merek mobil tersebut, menurut Dadan, biasanya kurang laku di pasaran.
"Satu SPPG butuh dua mobil kalau sekarang sudah ada 23.000 SPPG, itu artinya dibutuhkan 46.000 mobil jenis itu dan sekarang termasuk mobil yang sulit dicari," kata dia
