JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengingatkan bahwa ada risiko di balik bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian dan rencana mengirim pasukan TNI ke Gaza.
Dia mengatakan, pengiriman pasukan TNI ke Gaza akan berisiko menempatkan Indonesia dalam pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan Israel.
"Keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian, termasuk pengiriman pasukan TNI ke Gaza berarti menempatkan Indonesia berisiko berpartisipasi dalam mekanisme yang akan memperkuat pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, termasuk membiarkan pendudukan ilegal Israel bahkan memperparah penindasan terhadap warga Palestina khususnya di Gaza," ucap Usman dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/2/2026).
Baca juga: Hamas Buka Suara Soal Rencana Indonesia Kirim 8.000 Pasukan ke Gaza
Usman mengatakan, keputusan mengirim pasukan ke Gaza lewat naungan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) berisiko karena tidak ada Palestina dalam Dewan Perdamaian.
Sebaliknya, Israel yang melakukan agresi di Gaza justru tergabung di organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut.
Amnesty Internasional juga mendesak kepada pemerintah untuk memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan hukum internasional dengan tidak mengabaikan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Baca juga: 4 Fakta Rencana Indonesia Kirim Tentara ke Gaza, Benarkah untuk Lucuti Senjata Hamas?
Adanya Dewan Perdamaian atau Board of Peace dinilai sebagai bentukan atas kepentingan ekonomi dan politik kelompok tertentu dan bahkan ambisi personal sosok tertentu yang mengacak-acak lembaga PBB.
"Mendesak pemerintah RI untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang mengacu pada hukum internasional dan penghormatan terhadap prinsip universal Hak Asasi Manusia, dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas," ucap Usman.
TNI dikirim ke GazaDiberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Indonesia berencana mengirim sekitar 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza.
"Belum. Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan, kurang lebih di angka 8.000 itu. Totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Total ya," kata Prasetyo, di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Prasetyo mengatakan, pemerintah masih melakukan persiapan terkait pengiriman pasukan itu.
Saat ditanya kapan dan lokasi pengiriman pasukan, ia mengatakan masih menunggu tercapainya kesepakatan.
"Belum. Kita baru mempersiapkan diri waktu-waktu sudah dicapai kesepakatan. Dan kita harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen. Itu akan kita lakukan," ujar dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
