Jakarta (ANTARA) - Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengingatkan agar perjanjian tarif dengan Amerika Serikat (AS) tidak sampai bertentangan dengan kebijakan hilirisasi nasional.
Menurut dia, pengecualian tarif 19 persen yang diberikan AS terhadap sejumlah komoditas ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO), kakao, kopi, dan teh, memang membawa manfaat jangka pendek, tetapi berisiko melemahkan arah kebijakan industri dalam negeri jika hanya berlaku untuk komoditas mentah.
“Jangan sampai kita step back, kembali mengekspor bahan komoditas mentah,” kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, dikutip pada Sabtu.
Faisal juga menyoroti keinginan AS untuk memperoleh akses penuh terhadap mineral kritis Indonesia.
Menurut dia, jika yang dimaksud adalah bahan mentah tambang, kesepakatan tersebut jelas bertentangan dengan strategi hilirisasi Indonesia yang mendorong pengolahan di dalam negeri sebelum ekspor.
Lebih lanjut, ia menjelaskan meski pembebasan tarif dapat menjaga ekspor CPO ke AS—yang kini menjadi negara tujuan ekspor terbesar keempat dunia—tekanan tetap besar bagi produk manufaktur dan industri olahan yang masih dikenakan tarif tinggi.
Padahal, sektor ini diharapkan menjadi motor peningkatan ekspor bernilai tambah.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya diplomasi dagang yang lebih kuat agar kepentingan Indonesia tidak dikorbankan dalam negosiasi dengan mitra besar yang punya pengaruh kuat seperti Amerika Serikat.
“Negara tetangga seperti Vietnam, Taiwan dan Malaysia bisa mendapatkan deal yang lebih baik dibandingkan kita,” ujarnya.
Dengan demikian, meski ada ruang positif dari pengecualian tarif untuk komoditas tertentu, Faisal menegaskan bahwa Indonesia harus berhati-hati.
Perjanjian dagang dengan AS, lanjut dia, tidak boleh mengorbankan arah kebijakan hilirisasi yang menjadi strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah ekspor dan memperkuat daya saing nasional.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan terbang ke AS pada Kamis (19/2) untuk menandatangani dokumen final kesepakatan tarif resiprokal Indonesia–AS bersama Presiden AS Donald Trump setelah penyusunan draf perjanjian rampung.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perjanjian timbal balik ini masih dalam proses finalisasi, sehingga besaran tarif dagang yang disepakati kedua negara belum dapat dipastikan.
Meski demikian, dalam perjanjian ini, Indonesia berkomitmen membuka akses pasar bagi produk AS, mengatasi hambatan non-tarif, serta memperkuat kerja sama perdagangan digital, teknologi dan keamanan.
Sebaliknya, AS akan memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di Negeri Paman Sam, seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi dan teh.
Baca juga: Ekonom: RI jangan hanya jadi pasar dalam perjanjian tarif dengan AS
Baca juga: Rektor UKI soroti pentingnya kesiapan hadapi perjanjian tarif RI-AS
Baca juga: Prabowo siap teken tarif RI-AS, tunggu penyusunan draf perjanjian
Menurut dia, pengecualian tarif 19 persen yang diberikan AS terhadap sejumlah komoditas ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO), kakao, kopi, dan teh, memang membawa manfaat jangka pendek, tetapi berisiko melemahkan arah kebijakan industri dalam negeri jika hanya berlaku untuk komoditas mentah.
“Jangan sampai kita step back, kembali mengekspor bahan komoditas mentah,” kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, dikutip pada Sabtu.
Faisal juga menyoroti keinginan AS untuk memperoleh akses penuh terhadap mineral kritis Indonesia.
Menurut dia, jika yang dimaksud adalah bahan mentah tambang, kesepakatan tersebut jelas bertentangan dengan strategi hilirisasi Indonesia yang mendorong pengolahan di dalam negeri sebelum ekspor.
Lebih lanjut, ia menjelaskan meski pembebasan tarif dapat menjaga ekspor CPO ke AS—yang kini menjadi negara tujuan ekspor terbesar keempat dunia—tekanan tetap besar bagi produk manufaktur dan industri olahan yang masih dikenakan tarif tinggi.
Padahal, sektor ini diharapkan menjadi motor peningkatan ekspor bernilai tambah.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya diplomasi dagang yang lebih kuat agar kepentingan Indonesia tidak dikorbankan dalam negosiasi dengan mitra besar yang punya pengaruh kuat seperti Amerika Serikat.
“Negara tetangga seperti Vietnam, Taiwan dan Malaysia bisa mendapatkan deal yang lebih baik dibandingkan kita,” ujarnya.
Dengan demikian, meski ada ruang positif dari pengecualian tarif untuk komoditas tertentu, Faisal menegaskan bahwa Indonesia harus berhati-hati.
Perjanjian dagang dengan AS, lanjut dia, tidak boleh mengorbankan arah kebijakan hilirisasi yang menjadi strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah ekspor dan memperkuat daya saing nasional.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan terbang ke AS pada Kamis (19/2) untuk menandatangani dokumen final kesepakatan tarif resiprokal Indonesia–AS bersama Presiden AS Donald Trump setelah penyusunan draf perjanjian rampung.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perjanjian timbal balik ini masih dalam proses finalisasi, sehingga besaran tarif dagang yang disepakati kedua negara belum dapat dipastikan.
Meski demikian, dalam perjanjian ini, Indonesia berkomitmen membuka akses pasar bagi produk AS, mengatasi hambatan non-tarif, serta memperkuat kerja sama perdagangan digital, teknologi dan keamanan.
Sebaliknya, AS akan memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di Negeri Paman Sam, seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi dan teh.
Baca juga: Ekonom: RI jangan hanya jadi pasar dalam perjanjian tarif dengan AS
Baca juga: Rektor UKI soroti pentingnya kesiapan hadapi perjanjian tarif RI-AS
Baca juga: Prabowo siap teken tarif RI-AS, tunggu penyusunan draf perjanjian
