Penulis: Fityan
TVRINews - Washington DC
Potensi Keterlambatan Penerbangan Meningkat Akibat Krisis Anggaran Keamanan Dalam Negeri
Sektor penerbangan Amerika Serikat kini berada dalam bayang-bayang ketidakpastian setelah kegagalan kesepakatan anggaran di tingkat legislatif memicu penutupan sebagian fungsi pemerintah (partial government shutdown), Sabtu 14 Februari 2026.
Penghentian pendanaan ini secara spesifik berdampak pada Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), yang membawahi otoritas keamanan bandara dan penjaga pantai.
Sejumlah asosiasi industri, termasuk Airlines for America, memberikan peringatan keras bahwa absennya kepastian gaji bagi petugas Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) dapat memicu gangguan operasional.
Risiko utama yang dihadapi adalah meningkatnya angka ketidakhadiran personel secara mendadak, yang diprediksi akan memperpanjang antrean pemeriksaan dan memicu penundaan jadwal terbang.
"Ekonomi AS tidak mampu menanggung risiko jika personel esensial TSA harus bekerja tanpa kompensasi," ungkap perwakilan maskapai dalam pernyataan Sabtu 14 Februari 2026.
Titik Temu Reformasi Imigrasi
Kebuntuan politik ini berakar dari tuntutan Partai Demokrat yang mendesak adanya reformasi signifikan pada badan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).
Tuntutan tersebut mencakup transparansi identitas petugas, aturan ketat terkait surat perintah, hingga larangan penggunaan masker bagi agen di lapangan.
Desakan reformasi ini menguat pasca insiden fatal di Minneapolis awal tahun ini yang melibatkan agen federal.
Namun, upaya negosiasi di Senat menemui jalan buntu setelah dua rancangan undang-undang pendanaan ditolak karena dianggap tidak mengakomodasi poin-menerapkan perubahan aturan pada DHS.
Di sisi lain, Presiden Donald Trump memberikan sinyal yang belum pasti terkait kesepakatan dengan pihak oposisi.
"Kita lihat saja apa yang terjadi. Melindungi penegak hukum adalah prioritas kami," ujar Trump kepada awak media.
Dampak pada Keamanan Laut
Selain sektor udara, Penjaga Pantai AS (US Coast Guard) turut merasakan dampak langsung.
Wakil Laksamana Thomas Allan mengonfirmasi bahwa sekitar 56.000 pekerja terancam tidak menerima gaji tepat waktu.
Jika krisis berlanjut, badan tersebut terpaksa menangguhkan misi non-kritis dan hanya fokus pada operasi penyelamatan nyawa.
Meski demikian, pengamat menilai dampak shutdown kali ini mungkin tidak akan selumpuh tahun lalu.
Hal ini dikarenakan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) telah memiliki alokasi dana yang aman hingga akhir tahun, sehingga kendali lalu lintas udara tetap berfungsi normal.
Dengan jadwal reses Kongres yang berlangsung hingga akhir Februari, ketegangan ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga menjelang pidato kenegaraan presiden mendatang, kecuali para pemimpin politik mencapai kesepakatan darurat dalam waktu dekat.
Editor: Redaktur TVRINews
