Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan (Papeg) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat mendorong pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Papeg.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Pegunungan Simon Sembor di Wamena, Sabtu, mengatakan tahun lalu koordinasi mengenai evaluasi Program MBG di Papua Pegunungan telah dilaksanakan bersama SPPG.
“Tahun lalu kami sudah melakukan pertemuan daring atau online bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait evaluasi terhadap Program MBG di seluruh Indonesia khususnya di Papua Pegunungan,” katanya.
Menurut dia, inti dari pertemuan dengan Kemendagri melalui zoom meeting itu pemerintah daerah dan SPPG harus bekerja sama supaya Program MBG dapat berjalan sukses di wilayah Papua Pegunungan.
“Kami berharap kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan Program MBG di daerah lain, tidak terjadi di wilayah Papua Pegunungan,” ujarnya.
Baca juga: Pemprov-SPPG Papua Pegunungan bertekad tidak ada keracunan MBG
Dia menjelaskan, dari hasil pertemuan itu beberapa waktu lalu pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten harus ikut mengawasi Program MBG yang berlangsung di Papua Pegunungan.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan agar lebih konsisten mengecek ke lapangan dan melihat kondisi dapur MBG seperti apa, distribusi makanannya seperti apa, apakah makanannya sudah memenuhi standar kebersihan, kesehatan dan gizi atau tidak, makanannya ada bahan pangan lokalnya atau tidak,” katanya.
Dia menambahkan, pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten harus terlihat dalam pengawasan rantai retribusi bahan baku MBG itu berasal serta memastikan kebersihan, kesegaran dan kesehatan dari bahan baku yang akan digunakan.
“Contohnya ikan didatangkan dari Biak, dari mana ikan itu diperoleh, siapa nelayannya, apakah proses pembersihan ikannya itu bersih atau tidak. Pengecekan itu harus dilakukan dari hulu ke hilir, artinya dari awal ikan itu dimasukkan ke dalam kotak pendingin (cool box) hingga dikirimkan ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya harus benar-benar terjamin kualitasnya sampai dengan proses pengolahan di dapur MBG,” katanya.
Baca juga: SPPG sebut lima dapur MBG beroperasi optimal di Papua Pegunungan
Dia menuturkan sesuai arahan dari Kemendagri bahwa makanan yang telah dimasak di dapur MBG itu maksimal empat jam sudah harus didistribusikan dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Pegunungan Simon Sembor di Wamena, Sabtu, mengatakan tahun lalu koordinasi mengenai evaluasi Program MBG di Papua Pegunungan telah dilaksanakan bersama SPPG.
“Tahun lalu kami sudah melakukan pertemuan daring atau online bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait evaluasi terhadap Program MBG di seluruh Indonesia khususnya di Papua Pegunungan,” katanya.
Menurut dia, inti dari pertemuan dengan Kemendagri melalui zoom meeting itu pemerintah daerah dan SPPG harus bekerja sama supaya Program MBG dapat berjalan sukses di wilayah Papua Pegunungan.
“Kami berharap kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan Program MBG di daerah lain, tidak terjadi di wilayah Papua Pegunungan,” ujarnya.
Baca juga: Pemprov-SPPG Papua Pegunungan bertekad tidak ada keracunan MBG
Dia menjelaskan, dari hasil pertemuan itu beberapa waktu lalu pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten harus ikut mengawasi Program MBG yang berlangsung di Papua Pegunungan.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan agar lebih konsisten mengecek ke lapangan dan melihat kondisi dapur MBG seperti apa, distribusi makanannya seperti apa, apakah makanannya sudah memenuhi standar kebersihan, kesehatan dan gizi atau tidak, makanannya ada bahan pangan lokalnya atau tidak,” katanya.
Dia menambahkan, pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten harus terlihat dalam pengawasan rantai retribusi bahan baku MBG itu berasal serta memastikan kebersihan, kesegaran dan kesehatan dari bahan baku yang akan digunakan.
“Contohnya ikan didatangkan dari Biak, dari mana ikan itu diperoleh, siapa nelayannya, apakah proses pembersihan ikannya itu bersih atau tidak. Pengecekan itu harus dilakukan dari hulu ke hilir, artinya dari awal ikan itu dimasukkan ke dalam kotak pendingin (cool box) hingga dikirimkan ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya harus benar-benar terjamin kualitasnya sampai dengan proses pengolahan di dapur MBG,” katanya.
Baca juga: SPPG sebut lima dapur MBG beroperasi optimal di Papua Pegunungan
Dia menuturkan sesuai arahan dari Kemendagri bahwa makanan yang telah dimasak di dapur MBG itu maksimal empat jam sudah harus didistribusikan dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.
