HARIAN FAJAR, MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten Takalar menggelar Rapat sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Efektivitas Manajemen Aset di Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani, Jumat, 13 Februari.
Agenda pertemuan dimulai sekitar pukul 15.30 Wita, dan akan berlangsung hingga tiga hari ke depan. Lokasi kegiatan berada di Jl AP Pettarani No.4, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang lokasinya tidak jauh dari Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
Peserta rapat terdiri dari para Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Takalar. Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye hadir memimpin pertemuan mengenakan kemeja putih dan celana hitam.
Dalam sambutannya, Daeng Manye menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan aset daerah.
“Kalau bisa, manajemen aset kita ke depan berbasis online. Semua data diinput, diunggah, dan diverifikasi dalam satu sistem,” ujar Daeng Manye.
Daeng Manye mencontohkan pengalaman kerjanya sebelumnya yang telah menerapkan sistem berbasis aplikasi untuk setiap kegiatan.
“Dulu setiap workshop dibuatkan website khusus, sehingga progres pekerjaan bisa dipantau berapa persen sudah selesai,” kata Daeng Manye.
Menurutnya, pola kerja digital memungkinkan pelacakan data lebih cepat dan akurat. Ia menilai sistem manual menyulitkan proses tracking dokumen serta berisiko kehilangan arsip.
“Kalau sudah berbasis aplikasi atau website, di mana pun ada internet, pekerjaan bisa selesai,” jelas Daeng Manye.
Ia juga mengaitkan digitalisasi dengan fleksibilitas pola kerja modern. “Kita tidak bisa bicara WFH kalau sistemnya belum online. Semua harus berbasis digital,” tegas Daeng Manye.
Dalam konteks temuan BPK, Ia meminta setiap OPD menyiapkan data lengkap sesuai arahan pra-workshop yang telah dilakukan sebelumnya. Pra-workshop tersebut digelar di ruang pola untuk memastikan seluruh dokumen telah dipersiapkan sebelum kegiatan inti.
Sebab Daeng Manye menilai kedisiplinan menyiapkan data menjadi kunci percepatan penyelesaian temuan. Pada kesempatan itu, Ia kembali mengingatkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas.
“Fokus kita adalah menyelesaikan assessment penyusunan evaluasi aset bersama Inspektorat dan BPKPD, oleh karna itu kami meminta agar seluruh peserta benar-benar memanfaatkan waktu tiga hari secara maksimal,” harapnya.
Menurutnya, momentum ini harus menjadi awal reformasi sistem manajemen aset di Takalar. Ke depan tidak boleh ada lagi cerita data tidak terlacak atau sulit diverifikasi.
Menutup sambutannya, Daeng Manye mengajak seluruh peserta bekerja dengan komitmen penuh menjelang bulan suci Ramadan.
Dengan demikian, penyelesaian temuan BPK diharapkan tidak hanya tuntas secara administratif, tetapi juga menjadi fondasi pembenahan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan sistematis. (mgs)
