Simposium “Siak sebagai Pusat Kebudayaan Melayu” yang digelar di Balairung Datuk Empat Suku, Kabupaten Siak, Riau, 10 Februari 2026 tidak dibaca hanya semata forum akademik. Lebih jauh, merupakan artikulasi kegelisahan kolektif atas arah pembangunan kebudayaan di Kabupaten Siak, terutama bagi tokoh-tokoh yang mempuyai perhatian lebih pada kebudayaan Malayu.
Di tengah klaim resmi bahwa Melayu adalah fondasi identitas daerah, forum ini justru memperlihatkan adanya ketegangan antara simbol yang dipertahankan dan praksis kebijakan yang dijalankan.
Tapi simposium ini sangat menarik dengan kehadiran Sejarawan Nasional Prof. Dr. Anhar Gonggong. Ia menyampaikan simposium kebudayaan tidak seharusnya terjebak pada romantisme masa lalu. Menurutnya kejayaan sejarah harus dijadikan pijakan untuk menatap masa depan.
“Anda hadir di sini bukan untuk kajayaan masa lampau, tetapi untuk mencapai kejayaan masa depan,” ujar Prof. Dr. Anhar dalam acara itu untuk menegaskan orientasi simposium adalah untuk menyulam kemajuan masa depan.
Secara historis, Siak memiliki legitimasi kuat sebagai simpul peradaban Melayu. Kesultanan Siak Sri Indrapura bukan hanya struktur politik, melainkan pusat produksi nilai, hukum adat, diplomasi, dan tata kelola yang berpengaruh luas di kawasan pesisir timur Sumatera. Bahkan kekuasaannya membentang hingga ke sambas dan Aceh Tamiang. Namun legitimasi historis tidak bersifat otomatis dan abadi. Harus dirawat melalui kebijakan yang konsisten, terukur, dan berbasis riset.
Simposium ini muncul pada momen ketika perhatian terhadap kebudayaan terasa tidak lagi menjadi arus utama pembangunan daerah. Agenda kebudayaan tampak berjalan sporadis dan kurang terintegrasi dalam kerangka besar perencanaan. Ketika pembangunan lebih banyak diukur melalui indikator fisik dan ekonomi, dimensi kultural berisiko terpinggirkan menjadi pelengkap seremonial. Bukankah harusnya seimbang?
Dalam perspektif kebijakan publik, menjadikan Siak sebagai pusat kebudayaan Melayu menuntut lebih dari sekadar pernyataan normatif dalam dokumen RPJMD. Tentu membutuhkan desain kelembagaan, penganggaran yang konsisten, penguatan lembaga adat, dukungan riset sejarah, hingga integrasi nilai budaya dalam pendidikan dan tata ruang. Tanpa instrumen operasional yang jelas, konsep tersebut hanya menjadi slogan yang repetitif.
Kritik terhadap inkonsistensi lintas kepemimpinan juga menjadi benang merah yang tak terucap namun terasa kuat dalam forum tersebut. Kebudayaan tidak boleh bergantung pada selera figur politik yang sedang berkuasa. Jika orientasi berubah setiap periode, maka yang tergerus adalah kesinambungan identitas kolektif. Kebijakan kebudayaan seharusnya bersifat jangka panjang dan melampaui siklus elektoral.
Dalam konteks inilah perdebatan mengenai tagline “Siak The Truly Malay” memperoleh relevansi kritisnya. Tagline tersebut bukan lahir secara spontan atau emosional. Ia dirumuskan melalui proses panjang. Ada kajian konseptual, pertimbangan administratif, strategi branding daerah, hingga penguatan melalui payung hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Ia merupakan produk intelektual yang dimaksudkan untuk menegaskan posisi Siak sebagai representasi autentik Melayu dalam konteks nasional dan internasional.
Gagasan itu juga tidak berdiri sendiri. Ia terintegrasi dengan strategi promosi daerah, diplomasi kebudayaan, dan penyelenggaraan agenda berskala internasional. Dengan demikian, “Siak The Truly Malay” bukan sekadar frasa berbahasa Inggris, melainkan konstruksi konseptual yang membawa muatan historis, ideologis, dan administratif.
Usulan untuk mengganti tagline tersebut dengan versi bahasa Indonesia, yang disampaikan dalam forum simposium, menimbulkan pertanyaan serius dalam kerangka berpikir kritis. Mengubah sebuah gagasan yang telah melalui proses panjang, memiliki dasar hukum, dan memuat investasi intelektual generasi sebelumnya tidak dapat dilakukan hanya atas dasar preferensi linguistik atau sentimen identitas. Kebijakan publik menuntut argumentasi berbasis riset, bukan impresi sesaat. Ingat itu.
Lebih jauh, penggantian tanpa kajian ilmiah yang komprehensif berpotensi menunjukkan reduksi atas kompleksitas persoalan. Bahasa Indonesia memang berakar dari bahasa Melayu, namun pilihan bahasa dalam strategi branding memiliki dimensi komunikasi global yang tidak bisa diabaikan. Mengabaikan konteks tersebut berarti menyederhanakan persoalan menjadi sekadar dikotomi bahasa asing versus bahasa nasional.
Dalam tradisi akademik dan tata kelola pemerintahan yang sehat, setiap gagasan publik semestinya diuji melalui kajian, dialog, dan analisis dampak kebijakan. Mengganti ide yang telah dilembagakan tanpa proses serupa berisiko mencerminkan ketidaksinambungan intelektual.
Lebih dari itu, ia dapat dibaca sebagai kurangnya penghormatan terhadap kerja konseptual generasi sebelumnya yang telah menempatkan Siak dalam posisi strategis melalui pendekatan yang terukur.
Simposium ini, dengan demikian, tidak hanya mengkritik lemahnya perhatian terhadap kebudayaan, tetapi juga menguji kedewasaan berpikir para pemangku kebijakan. Ia menuntut konsistensi antara semangat memuliakan Melayu dan cara berpikir yang matang dalam merumuskan kebijakan. Kebudayaan tidak boleh dikelola secara impulsif, karena ia menyangkut identitas kolektif dan memori sejarah.
Pada akhirnya, pertanyaan mendasar yang tersisa adalah apakah pemerintah Kabupaten Siak siap menempatkan kebudayaan dalam kerangka kebijakan yang rasional, berbasis riset, dan berkesinambungan?.
Simposium telah berfungsi sebagai cermin kritis. Tantangannya kini adalah apakah refleksi itu akan diterjemahkan menjadi perbaikan substantif, atau justru terhenti sebagai wacana yang kembali tenggelam dalam dinamika politik jangka pendek? Wallahualam bishawab.
