Perbincangan tentang pencalonan presiden dan wakil presiden mulai menghangat meski Pemilu 2029 masih tiga tahun lagi. Elite politik mulai ramai-ramai menyatakan dukungan agar Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kepemimpinannya dengan kembali berkontestasi dalam Pemilihan Presiden 2029.
Ada yang mendukung Prabowo dua periode tanpa menyertakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebagai pasangannya, ada pula yang mengusulkan paket Prabowo-Gibran. Lantas, bagaimana dampak manuver politik itu terhadap pemerintahan yang baru bekerja kurang dari dua tahun ini?
Sejumlah perwakilan kelompok sukarelawan Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) sowan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (13/2/2026). Kelompok sukarelawan pendukung Jokowi itu datang dipimpin sang ketua umum, Willem Frans Ansanay. Selama lebih dari 1 jam mereka berbincang tentang banyak hal.
”Setiap kami bertemu dengan beliau (Jokowi), itu dalam rangka konsolidasi organisasi karena mohon arahan-arahan dari beliau. Intinya ada agenda yang memang kami kerjakan sejak 2025, yaitu sosialisasi program-program Presiden Prabowo dan Wapres (Wakil Presiden) Mas Gibran tentang Astacita. Sebab, itu keberlanjutan dari Nawacita Pak Jokowi,” kata Ketua Umum Bara JP Willem Frans Ansanay saat dihubungi, Sabtu (14/2/2026).
Frans sadar jika momentum pertemuan itu terjadi tak lama setelah sejumlah partai politik menyatakan dukungan dua periode bagi Presiden Prabowo Subianto. Dengan kondisi itu, ia bisa memahami pemaknaan sebagian kalangan yang menganggap pertemuannya itu membahas terdesaknya posisi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, selaku Wapres. Pasalnya, partai-partai politik itu urung menentukan sosok cawapres yang bakal mereka dukung pada kontestasi kelak.
Kendati demikian, Frans tak merasa risau dengan dinamika politik yang terjadi. Baginya, konstelasi politik yang berubah-ubah semacam suatu kewajaran. Bahkan, ia mewajarkan apabila ada partai politik yang ingin mengangkat sosok cawapres dari partainya sendiri demi mendampingi Presiden Prabowo.
”Medan perang kita di ruang politik. Jadi, kalau ada isu-isu baru dan dianggap seksi oleh partai politik karena saling menjagokan wakil presidennya, buat kami itu hal yang biasa, begitu,” kata Frans.
Saat ini, Frans lebih memilih untuk ikut memikirkan bagaimana program-program pemerintahan berlanjut dari satu pemimpin ke pemimpin lainnya. Ia ingin memastikan semua program yang dijanjikan berjalan baik dan diterima masyarakat. Baginya, urusan penentuan capres dan cawapres belum mendesak dibahas. Lebih-lebih kontestasi elektoral baru bakal dihelat tiga tahun lagi.
”Jadi, kalau Bara JP kerja dari sekarang, itu, kan membangun fondasi kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Prabowo dan Gibran,” kata Frans.
Ihwal sikap politik, tegas Frans, kelompok sukarelawannya itu berkomitmen penuh mendukung Prabowo-Gibran dua periode. Dukungan itu diberikan satu paket. Tidak terpisah bagi salah satu sosok saja. Adapun dukungan itu telah ditetapkan sejak Juni 2025 lalu.
Ketika itu, kenang Frans, alasan kelompok sukarelawannya menyatakan dukungan digugat banyak kalangan. Lebih-lebih kontestasi elektoral jaraknya terlampau jauh dari momen pernyataan dukungan. Sebagai organisasi massa, mereka merasa pernyataan dukungan sah-sah saja diberikan.
”Bara JP ini, kan, ormas. Bukan partai politik. Dan, ormas ini satu komando yang tunduk dan taat pada perintah Pak Jokowi. Kami enggak ada urusan lain-lain dengan partai politik dan sebagainya. Kami diperintah dua periode, ya, kami lakukan,” kata Frans.
Jika ditilik jejaknya, Jokowi menjadi elite politik yang paling awal menyatakan dukungan dua periode. Hanya saja, dukungan itu tertuju satu paket bagi Prabowo dan Gibran, yang tidak lain adalah putra sulung Jokowi.
”Kan, sudah saya sampaikan, Prabowo-Gibran dua periode,” ujar Jokowi, akhir Januari lalu.
Pernyataan dukungannya itu kemudian memicu partai-partai politik lain yang menegaskan dukungan serupa. Beberapa partai politik yang sudah menyatakan dukungan itu, antara lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), hingga Demokrat.
PKB dan Golkar sama-sama belum menentukan sosok cawapres yang kelak didukung, sedangkan PAN justru memunculkan sosok ketua umumnya, Zukifli Hasan, sebagai cawapres potensial. Adapun partai-partai itu merupakan partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.
”Belum dibahas, belum (wapres). Kami pokoknya, intinya, puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan (PKB) kompak minimal dua periode-lah,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar setelah menemui Presiden Prabowo bersama para kader partainya, di Istana Negara, Jakarta, pada 4 Februari 2026 lalu.
Dihubungi secara terpisah, peneliti senior dari Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menjelaskan, sikap Jokowi yang menyatakan dukungan dua periode Prabowo-Gibran sebagai manuver politik yang terlalu dini. Menurutnya, pernyataan dukungan diberikan demi kepentingan Jokowi agar sang putra sulung tetap berada dalam lingkar kekuasaan.
”Keharusan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo penting bagi Jokowi untuk keberlanjutan karier politik dan masa depan Gibran serta keluarganya. Jika tidak sebagai cawapres Prabowo, bisa tenggelam dan mati karier politik Gibran meski ada PSI,” kata Lili.
Kemunculan pernyataan dukungan, sebut Lili, berisiko mengganggu soliditas pemerintahan yang dipimpin Prabowo. Tanda-tandanya terlihat dari sikap dukungan partai politik yang tak menyertakan nama Gibran. Terusiknya soliditas sangat merugikan pemerintah. Lebih-lebih pemerintah sedang menghadapi sederet masalah krusial yang membutuhkan kekompakan segenap anggota kabinet.
Lili menilai, isu politik praktis yang muncul terlalu dini juga mengakibatkan program-program pemerintah justru terlupakan. Situasinya semakin sulit jika merujuk porsi kabinet yang didominasi elite-elite partai politik. Kontestasi politik juga masih cukup jauh untuk dibicarakan dalam waktu dekat.
“Saya kira karena pemilu masih jauh, lebih baik fokus pada kerja sukseskan program Prabowo. Jangan terus menerus bicara politik praktis. Apalagi citra DPR dan partai politik selalu terpuluk. Kini, saat nya memberikan solusi untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Ini yang dibutuhkan rakyat,” kata Lili.
