Hubungan Niger dan Prancis kembali memanas. Terbaru, Abdourahamane Tchiani Presiden Niger menuding Prancis berada di balik upaya destabilisasi dan penggulingan pemerintah di negaranya, termasuk dengan memasok senjata dan dana kepada kelompok bersenjata.
Dalam wawancara dengan stasiun televisi nasional RTN, Tchiani Presiden menyebut dinas intelijen luar negeri Prancis terlibat langsung dalam operasi tersebut.
“Pada 26 hingga 28 April, melalui dinas Prancis, ketika saya mengatakan ‘dinas’, yang saya maksud adalah DGSE (Direktorat Jenderal Keamanan Eksternal Prancis) — badan intelijen itu membanjiri para tentara bayaran di tepi kanan Sungai Niger dengan persenjataan, dana, dan berbagai jenis perlengkapan militer untuk mendestabilisasi kami,” kata Tchiani yang dikutip kantor berita Rusia, RIA Novosti, Minggu (15/1/2026).
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya menyasar Niger, tetapi juga negara-negara anggota Konfederasi Negara-negara Sahel, yakni Burkina Faso dan Mali.
Tchiani menilai operasi tersebut merupakan bagian dari skenario yang lebih luas untuk melemahkan pemerintahan di kawasan Sahel yang belakangan menjauh dari pengaruh Paris.
Ketegangan semakin meningkat setelah serangan terhadap Bandara Niamey pada malam 29 Januari lalu. Tchiani secara terbuka menuduh Prancis, Benin, dan Pantai Gading berada di balik pendanaan kelompok penyerang.
Ia juga memperingatkan bahwa pihak-pihak yang terlibat akan menghadapi respons dari pemerintah Niger. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Emmanuel Macron Presiden Prancis terkait tudingan tersebut. Namun, sejumlah media Prancis melaporkan bahwa Macron telah membantah tudingan Tchiani.
Untuk diketahui, sejak kudeta militer di Niger pada 2023, hubungan Niamey–Paris memburuk tajam, termasuk penarikan pasukan Prancis dari negara tersebut.
Blok Konfederasi Negara-negara Sahel yang terdiri dari Niger, Mali, dan Burkina Faso kini memperkuat kerja sama regional, sekaligus mengambil jarak dari pengaruh Barat. (bil/iss)
