Anomali kembali terjadi di Kalimantan di awal tahun 2026. Di sisi barat terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Uniknya, banjir tersebar di berbagai area. Hingga medio Februari 2026, belasan ribu warga masih berjibaku dengan bencana tersebut.
Di Kalimantan Timur, banjir terjadi di Kota Bontang pada 14 Februari 2026 pagi. Hujan yang terjadi sejak dini hari membuat debit air sungai meningkat. Sebanyak dua santri pondok pesantren yang sedang bermain di sungai dikabarkan tewas.
“Salah satunya hanyut dan rekannya mencoba menolong. Namun, keduanya hanyut dan tidak selamat,” ujar pendamping pengurus pondok tersebut, Abu Rozan, dihubungi dari Balikpapan, Minggu (15/2/2026).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang mencatat, genangan air terlihat antara 30-80 sentimeter. Empat RT di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, menjadi area dengan genangan tertinggi.
Selain itu, genangan air tinggi juga dilaporkan di Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat. Polsek Bontang Barat mencatat, sedikitnya 200 jiwa terdampak banjir.
Banjir juga terjadi di Kabupaten Kutai Timur sepanjang Januari sampai awal Februari 2026. Seorang balita dikabarkan meninggal dunia akibat peristiwa tersebut.
Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), organisasi nonprofit di bidang lingkungan dan energi, menduga banjir di sekitar Kutai Timur bukan semata akibat cuaca ekstrem. Mereka menilai ada hubungannya dengan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengalon.
Area hijau di sekitar DAS banyak dibuka untuk perkebunan hingga pertambangan. AEER menyarankan area DAS Bengalon yang diklasifikasi sebagai DAS yang dipulihkan tidak lagi ditambang atau dibuka untuk berbagai izin.
”Bukan lagi ditambang, tapi direstorasi yang sudah rusak. Rehabilitasi dan reklamasi lahan,” kata peneliti AEER Riski Saputra (Kompas, 10/2/2026).
Banjir juga melanda Kalimantan Selatan. BPBD Kalsel mencatat, sepanjang 1 Januari-15 Februari 2026 tercatat lebih dari 15.000 jiwa terdampak banjir. Sebanyak 111 jiwa di antaranya dilaporkan harus mengungsi.
Analisis citra spasial Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan, tutupan hutan di Kalsel hilang lebih dari 385.000 hektar sepanjang 2017 sampai 2024. Area hutan yang hilang terdapat di daerah yang selama ini sering dilanda banjir, yakni Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, dan Banjar.
Gubernur Kalsel Muhidin mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat pada 11 Februari 2026 untuk penanganan banjir. Sebab, beberapa area yang berkaitan dengan banjir menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel M Yasin Toyib mengatakan, pemerintah sedang menyelesaikan perencanaan penanganan banjir di Kalsel. Satu di antaranya membuat kajian strategis guna memetakan penyebab banjir.
“Upaya ini diharapkan mampu mengurangi risiko dan dampak banjir yang hampir setiap tahun terjadi, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan wilayah sekitarnya,” kata Yasin.
Ironisnya, saat banjir mencabut nyawa, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di sisi Kalimantan lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat karhutla terjadi di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Barat sepanjang 2026. Luas area terbakar lebih dari 435 hektar.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, karhutla masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kalbar sampai 21 Februari 2026. Tingkat kekeringan tertentu masih berpotensi terjadi di Kabupaten Mempawah, area yang terdampak karhutla paling besar.
Kepala Polres Mempawah Ajun Komisaris Besar Jonathan David Harianthono mengatakan, selain membantu pemadaman, pihaknya menelusuri penyebab munculnya api.
“Patroli serta penyelidikan dilakukan guna mengetahui penyebab kebakaran dan mengantisipasi adanya unsur kesengajaan,” ujar David dalam keterangan tertulis.
Untuk mempercepat penanganan karhutla, Pemerintah Kabupaten Mempawah telah menetapkan status tanggap darurat bencana asap akibat karhutla.
Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi Burdadi menyebut sejumlah masyarakat di Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, telah mengungsi karena asap mengganggu kesehatan warga dan menyulitkan aktivitas.
“Dampak karhutla sudah mulai dirasakan. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat,” katanya.
Belum ada data resmi mengenai jumlah warga terdampak akibat karhutla di Kalbar. Juli mengatakan, selain membagikan masker dan mengevakuasi warga, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan bantuan yang diperlukan warga.
