Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut bahwa kebijakan pengaturan kerja fleksibel atau kerja dari mana saja (WFA) dapat meredam kepadatan angkutan lebaran Idulfitri 2026.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa kelancaran angkutan lebaran dapat terjadi karena kebijakan tersebut berpotensi memecah kepadatan pergerakan masyarakat, supaya tidak terkonsentrasi dalam satu waktu.
“Kebijakan ini memberi ruang bagi pengaturan perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Dengan berkurangnya kepadatan pada periode tertentu, beban petugas di lapangan juga dapat lebih terkendali, sehingga pengaturan lalu lintas dapat dilakukan secara lebih optimal,” kata Dudy melalui keterangan resmi di Jakarta, Minggu (15/2/2026).
Lebih lanjut, Kemenhub juga telah menyelenggarakan Survei Angkutan Lebaran 2026 yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat tentang kebijakan FWA dinilai cukup efektif menekan potensi pergerakan puncak arus mudik, seperti pada H-5 dan H-3 Idulfitri.
Di sisi lain, untuk arus balik, masyarakat juga menunjukkan persepsi bahwa penerapan FWA cukup efektif menekan potensi pergerakan puncak arus balik, yaitu H+4 sampai H+6 setelah lebaran.
“Hari puncak kepadatan pergerakan masyarakat menjadi terdistribusi lebih merata, karena terdapat masyarakat yang mengubah rencana perjalanan di luar H-8 sampai dengan H+8,” ujarnya.
Baca Juga
- Kemenhub Mau Reaktivasi Jalur Kereta Tertua Kedungjati-Tanggung
- Kemenhub Uji Coba Zero ODOL Mulai Hari Ini 27 Januari
- Kapal Asing Tak Bayar Pajak, Purbaya Ultimatum Kemenhub
Dudy melanjutkan, sebanyak 143,9 juta orang diperkirakan akan melakukan pergerakan selama berdasarkan survei tersebut. Sementara itu, pada 2025, survei mencatat potensi pergerakan masyarakat sebesar 146 juta orang, dengan realisasi mencapai 154 juta orang.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan adanya selisih yang cukup signifikan antara angka survei dan realisasi di lapangan. Meski secara survei tahun ini terlihat adanya sedikit penurunan sekitar 1,7%, hal ini disebut tidak mengurangi kewaspadaan pemerintah dalam melakukan persiapan.
“Kami berasumsi bahwa pada 2026, dengan mempertimbangkan hari libur yang cukup panjang dan penerapan kebijakan FWA, periode pergerakan masyarakat dapat berlangsung kurang lebih selama dua minggu. Dengan kondisi tersebut, kami memperkirakan jumlah pergerakan masyarakat berpotensi kurang lebih sama dengan realisasi tahun kemarin,” pungkas Dudy.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah menetapkan program work from anywhere (WFA) atau flexible working arrangement (WFA) pada pertengahan dan akhir Maret 2026 untuk pekerja swasta maupun aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut diterapkan pada 16, 17, 25, 26, serta 27 Maret 2026.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau pelaku usaha untuk menerapkan sistem kerja fleksibel tersebut, yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Kepala daerah pun diminta mendorong perusahaan di wilayahnya agar memberikan fleksibilitas kerja bagi buruh.
"Pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I/2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja," ujar Yassierli dalam konferensi pers Stimulus Ekonomi Idulfitri 2026 di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
