JAKARTA, KOMPAS — Empat hari sebelum menandatangani perundingan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/2/2026) sore. Penguatan strategi Indonesia dalam menghadapi dinamika dan perundingan ekonomi global menjadi pembahasan.
Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri ekonomi berlangsung pada Minggu (15/2/2026) sore. Beberapa menteri dimaksud antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Selain itu, hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui keterangan tertulis, Minggu malam, menjelaskan, dalam pertemuan itu Presiden menegaskan arah dan prinsip yang harus dipegang pemerintah dalam setiap perundingan ekonomi internasional. Dalam diplomasi ekonomi, setiap langkah yang diambil harus benar-benar berpihak pada kepentingan nasional.
“(Presiden) memastikan posisi yang diambil Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi dengan siapapun, khususnya dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia,” ujar Teddy.
Ia melanjutkan, Prabowo juga menekankan bahwa perundingan ekonomi tidak boleh semata-mata bersifat transaksional jangka pendek. Setiap perundingan yang dilakukan harus berdampak langsung pada penguatan struktur ekonomi nasional. Dampak dimaksud adalah memprioritaskan peningkatan produktivitas industri dalam negeri dan penguatan rantai pasok global.
Selain itu, setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah ditekankan pula harus berorientasi pada hasil konkret untuk negara. “Pertemuan di Hambalang tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo bahwa diplomasi ekonomi Indonesia harus berdaulat, strategis, dan menguntungkan bagi kepentingan nasional,” ujar Teddy.
Rapat antara Presiden dan para menteri ekonomi di Hambalang tidak terlepas dari rencana Indonesia untuk meresmikan kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Menurut rencana, Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani kesepakatan tarif dengan Presiden AS Donald Trump pekan depan.
“Disampaikan bahwa Bapak Presiden rencananya akan menghadiri cara pada tanggal 19 Februari, dan di sekitar tanggal tersebut juga aka nada rencana penandatanganan ART, Agreement of Reciprocal Trade,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Kendati waktu penandatanganan kesepakatan sudah dijadwalkan, Airlangga tidak bisa memastikan berapa besar tarif yang bakal dikenakan AS pada Indonesia. Ia menekankan bahwa Indonesia sudah mendapatkan penurunan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen setelah negosiasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan Trump beberapa waktu lalu. Akan tetapi, masih ada hal-hal yang perlu ditunggu hingga kesepakatan 100 persen tuntas.
Sebelum berangkat ke AS, pemerintah juga telah menyiapkan rencana impor energi dari AS senilai 15 miliar dollar AS sebagai bagian dari paket pembicaraan dagang bilateral kedua negara. Sebelumnya, pada pertengahan 2025, Indonesia dan AS menyepakati substansi Agreement on Reciprocal Trade yang mengatur penyesuaian tarif impor secara timbal balik. Dalam kesepakatan tersebut, AS menurunkan tarif resiprokal terhadap produk Indonesia menjadi 19 persen dari sebelumnya 32 persen.
Penurunan tarif itu dilakukan setelah kedua negara melakukan serangkaian perundingan untuk menciptakan hubungan dagang yang lebih seimbang dan saling menguntungkan. Indonesia, di sisi lain, membuka akses pasar yang lebih luas serta melakukan penyesuaian terhadap sejumlah hambatan tarif dan non-tarif bagi produk AS.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kerja sama energi menjadi salah satu poin utama dalam pembahasan perdagangan Indonesia–AS. Skema ini dipandang sebagai langkah menjaga hubungan dagang yang lebih seimbang sekaligus memperkuat pasokan energi nasional (Kompas.id, 11/2/2026).
“Salah satu yang menjadi komitmen pembicaraan kita untuk trade dengan pihak Amerika itu adalah kita akan membeli BBM sebesar 15 bilion US dollar. Itu terdiri dari LPG, kemudian dari crude-nya, kemudian dari BBM-nya, minyak jadinya,” ujar Bahlil.
Adapun realisasi impor tersebut bisa dilakukan tahun ini apabila kesepakatan sudah tercapai. “Kalau sudah deal, tahun ini juga,” katanya.
Bahlil melanjutkan, kerja sama impor energi bukan semata-mata imbalan atas kebijakan tarif, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kemitraan ekonomi dan menjaga stabilitas perdagangan bilateral. Langkah ini dinilai dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha di kedua negara, terutama di sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur.
Tak hanya impor energi, pemerintah juga memperluas kerja sama ekonomi dengan AS. Salah satunya membuka peluang investasi di sektor mineral kritis dan pertambangan. Indonesia terbuka dengan investasi dan akan menerapkan prinsip perlakuan setara bagi seluruh mitra dagang, termasuk AS. "Kalau mereka (AS) berminat, kita juga harus memberikan yang sama dengan yang lain," ujar Bahlil.
